Rabu, 30 Oktober 2013

Sistem Kekerabatan di Atjeh

1. kelompok-kelompok Kekerabatan

A. Keluarga Batih
Sistem kelompok keluarga masyarakat Atjeh pada umumnya menganut sistem keluarga batih. Rumah-tangga terdiri atas keluarga kecil yaitu ayah, ibu dan anak-anak yang belum kawin. Apabila seseorang anak sudah kawin, ia akan mendirikan rumah-tanggasendiri sebagai keluarga batih pula. Seseorang yang baru kawin, tidak seberapa lama menetap bersama-sama dalam keluarga batih dari ayah atau mertuanya. Ada yang menetap beberapa bulan saja atau sampai lahir seorang anak.
Seseorang yang sudah memisahkandiri dari keluarga batih ayahnya atau mertuanya disebut dengan peu meukleh, atau jawe di Gayo. Keluarga batih dalam masyarakat Aceh tidak mempunyai istilah tersendiri, kecuali dalam masyarakat Gayo istilah keluarga batih disebut dengan sara ine. Ayah dan ibu dalam keluarga batih, mempunyai peranan penting untuk mengasuh keluarga sampai dewasa.

Peranan ini sudah menjadi tanggung-jawab ayah dan ibu meliputi segala kebutuhan keluarga seperti kebutuhan akan sandang-pangan, kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan terhadap pendidikan anak-anaknya sangat penting bagi masyarakat Aceh. Karena menurut sudut pandangan agama, orang tua tidak boleh mengabaikan pendidikan anaknya, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum.
Kegiatan dalam keluarga batih, merupakan kegiatan bersama. Kegiatan ini tampak pada waktu tron u blang (turun ke sawah), atau turunku urne di Gayo, meulampoh (berkebun) semua anggota keluarga batih menjadi tenaga pelaksana. Pembagian kerja antara anggota keluarga sesuai menurut kemauan mereka masing-masing. Biasanya anak-anak diberikan pekerjaan yang lebih ringan, karena ia belum mampu mengerjakan pekerjaan yang berat.

B. Keluarga Luas
Sistem keluarga luas hanya terdapat pada masyarakat Gayo di Aceh Tengah. Ukuran keluarga dalam masyarakat  Gayo hanya ditentukan oleh tempat tinggal dan hidup dalam satu kesatuan ekonomi. Keluarga luas di Gayo ini bisa disebut sara dapur (satu dapur) atau sara kuren (satu periuk). Mereka tinggal dalam suatu rumah besar (rumah belah rang atau rumah time ruang bersamasama -dengan keluarga luas lainnya. Keluarga-keluarga luas seperti itu sering juga disebut sara berine.
Apabila salah satu anggota keluarga sudah kawin, ia akan pindah ke dalam satu bilik (kamar), tetapi masih dalam rumah itu juga, dan masih dalam kesatuan ekonomis dengan keluarga batih senior. Pada satu saat keluarga batih ini berdiri sendiri secara ekonomis (jawe) dan terpisah dari keluarga luasnya. Kesatuan keluarga luas yang mendiami satu rumah besar ini sering disebut sara kuru, atau saudere. Kelompok seperti ini kadang-kadang tidak harus dalam satu rumah, tetapi berada pada beberapa rumah. Setiap rumah di Gayo pada masa lalu mempunyai nama-nama tersendiri seperti: Umah Melige, Kuli, Berukir, Genuren, Kul, Nangka, Kedeusa dan lain-lain.
Perkembangannya pada saat sekarang, menunjukkan suatu gejala akan lenyapnya umah timeu ruang sebagai tempat tinggal sedere. Sekarang ini kelihatan banyak bangunan perumahan di pedesaan meniru pola perumahan perkotaan. Rumah tidak lagi berbentuk memanjang yang terdiri atas kamar-kamar dalam bentuk panggung (tinggi). Pola yang baru ini tidak seberapa membutuhkan kayu-kayu sebagai bahannya. Lagi pula keluarga sara ine tadi berkeinginan untuk memisahkan diri dari umah timeu ruang.

C. Kien kecil
Lama-kelamaan perkembangan sedere, tidak mungkin tertampung lagi di dalam umeh timeu ruang tadi, karena jumlahnya semakin besar dan semakin banyak pula membutuhkan tempat tinggal. Maka terjadilah pemisahan tempat dengan mendirikan rumah baru. Rumah baru ini kemudian berkembang pula menjadi rumah besar seperti di atas tadi. Walaupun timbul pemisahan tempat tinggal, akan tetapi tali kekerabatan tetap tidak berubah. Antara satu rumah dengan rumah yang lain masih diikat oleh pertalian sedere. Dari ikatan pertalian ini terjadilah kien kecil dalam masyarakat Gayo yang disebut dengan belah. Anggota dari satu kien kecil (belah) ini memelihara adat exogami.
Pada saat-saat tertentu mereka mengadakan aktifitas bersama, misalnya dalam pertanian atau upacara adat (resam) yang lain. Pada belah tertentu rupanya pada masa lalu memiliki binatang totem. Setiap belah biasanya mempunyai nama tersendiri seperti cebero, jongok, melala, gunung, beno, munte, bukit, linge, dan lain-lain.
Pada masa kini kehidupan belah di Gayo mulai tidak berfungsi lagi seperti di masa lalu. Namun pada beberapa kampung tertentu tampak masih bertahan. Di pihak lain di kampung seperti itupun sudah sering terjadi pelanggaran terhadap norma belah itu, misalnya adanya pelanggaran terhadap exogami belah itu.

2. Prinsip-prinsip Keturunan
Prinsip-prinsip keturunan pada masyarakat Aceh umumnya menganut prinsip patrilineal. Prinsip patrilineal masyarakat Aceh ditentukan oleh status anak, bila salah seorang orang tuanya meninggal dunia. Apabila ibu meninggal, yang bertanggung-jawab térhadap anaknya adalah ayahnya. Tetapi apabila ayahnya meninggal, yang bertanggung-jawab, bukan ibu, tetapi adalah wali dari pihak. ayah, yaitu saudara laki-laki dari ayah yang sekandung. Kalau saudara laki-laki yang sekandung dengan ayah tidak ada, maka yang menjadi wali adalah saudara sepupu pihak ayah yang laki-laki dan saudara sepupu ini keturunan dari saudara sekandung dari
ayah yang laki-laki pula. Wali dari pihak ibu disebut dengan wali karong. Tetapi wali karong tidak dapat bertanggung-jawab terhadap keturunan. 
Saudara-saudaranya yang perempuan, karena dianggap lemah dari segi hukum agama dan adat. Dalam masyarakat Gayo ada tiga bentuk perkawinan yaitu kawin ango atau juelen, kawin angkap, dan kawin kuso-kini, yang seakan-akan menentukan prinsip-prinsip keturunan. Bentuk perkawinan ango atau juelen, di mana pihak suami seakan-akan membeli wanita yang bakal dijadikan istri, maka si istri dianggap masuk ke dalam belah suami, karena ia telah dibeli. Oleh karena itu anak-anaknya akan menganut patrilineal, karena ia ikut masuk belah ayahnya.
Apabila terjadi cere banci (cerai karena perselisihan), maka si istri menjadi ulak-kemulak (kembali ke belah asalnya). Anak-anaknya menjadi tanggung-jawab ayahnya. Tetapi apabila terjadi cere kasih (cerai karena mati), tidak menyebabkan perubahan status istri, ia tetap dalam belah suami. Dan anak-anaknya menjadi tanggung-jawab belah ayah yaitu walinya. Bentuk perkawinan angkap. di mana pihak laki-laki (suami ditarik ke dalam belah si isteri Suami terlepas dari belahnya.
Bentuk perkawinan rangkap ini dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu bentuk angkap nasap dan bentuk angkap sementara. Bentuk perkawinan nangkap nasap terjadi disebabkan oleh pihak keluarga perempuan tidak ada keturunan laki-laki. Ia ingin memperoleh anak laki-laki yang dimasukkan ke dalam belahnya. Maka menantu laki-laki disebut dengan penurip-murip peunanom mate artinya memelihara semasa hidup dan menguburkan waktu mertua mati. Oleh karena itu anak-anaknya seakan-akan menganut matrilineal karena anaknya ikut belah ibunya.
Bila terjadi cere banci, ayahnya tetap bertanggungjawab kepada anaknya. Tetapi semua harta asal dari ayah dan ibu, menjadi kepunyaan anak dan ibu. Tetapi apabila terjadi cere kasih, misalnya suami meninggal, harta tetap dimiliki oleh anak dan ibunya tadi tetap tanggung jawab terhadap anak yang diserahkan kepada pihak ayah. Andaikata suami yang meninggal dunia dan ternyata tidak meninggalkan anak, harta miliknya otomatis semuanya menjadi miliknya istri.
Bentuk perkawinan angkap sentaran sering pula disebut dengan angkap edet atau angkap perjanyin. Seorang laki-laki (suami) dalam jangka waktu tertentu menetap dalam belah istrinya, sesuai dengan perjanjian pada saat dilakukannya peminangan. Status sementara ini berlangsung selama suami belum memenuhi semua persyaratan seperti mas kawin yang telah, ditentukan dalam perjanjian angkap sementara, atau syarat-syarat lain seperti misalnya saudara dari istri yang laki-laki belum menikah.
Status anak dalam bentuk perkawinan angkap sentaran ini tetap menganut istem "matrilineal" seperti dalam angkap nasap tadi. Status anak dalam kedua bentuk perkawinan angkap ini perlu diadakan studi lanjutan, karena masih kurang jelas dilihat dari segi pembagian
harta pusaka dan fungsi wali dari pihak ayah.
Selain dari kedua bentuk perkawinan di atas dalam masyarakat Gayo, masih terdapat suatu bentuk perkawinan lain yang dapat menentukan prinsip-prinsip keturunan yaitu bentuk perkawinan kuso-kini (ke sana-ke mari). Bentuk ini merupakan perkembangan baru di Gayo. Bentuk perkawinan ini memberikan kebebasan kepada suami-istri untuk memilih belah tempat menetap. Apakah masuk belah istri atau belah suami.
Sehubungan dengan kebebasan kepada suami-istri untuk memilih belah, maka anakanaknya tetap menganut prinsip patrilineal. Bentuk perkawinan inilah yang paling banyak sekarang dilakukan dalam masyarakat Gayo. Dengan demikian bentuk perkawinan ango atau juelen dan bentuk perkawinan angkap sedang mengalami proses perubahan ke dalam bentuk perkawinan kuso kini.
Generasi muda sekarang menunjukkan suatu gejala untuk menghindari perkawinan dalam kedua bentuk perkawinan di atas tadi, yang dapat mengikat mereka dengan belah. (sering orang mengacaukan prinsip patrilineal dengan adanya perkawinan yang matrilokal di Gayo ini.
Menurut hernat saya, meskipun seseorang kawin secara patrilokal (juelen), matrilokal (angkap) atau kuso-kini prinsip keturunannya tetap patrilineal).

3. Sistem Istilah-istilah Kekerabatan
Sistem istilah-istilah dalam kekerabatan, menunjukkan sopan santun pergaulan kekerabatan. Istilah-istilah kekerabatan dalam masyarakat Aceh hanya dikenal untuk tiga tingkat ke atas dan tiga tingkat ke bawah dari ego. (dalam masyarakat Gayo dikenal lima tingkat ke atas dan tiga tingkat ke bawah). Istilah-istilah tersebut terlihat dalam hubungan antar diri (inter personal relationship) di bawah ini:


Penjelasan: hubungan diri (inter personal relationship).
ego = orang yang jadi pokok pembicaraan.
ac = bang, tumuda, pelem (A), bang (T), udo (Aj), ogek (Aj) abang (G).
a = lem, bang, adeun, (A), kake (T), udo, agek (Aj), abang (G).
b = pe, da, kak (A), dapo (T), uda, anak, uning (Aj), aka (G).
c = uerung rum oh (A), ureung rumoh (T), bini (Aj), pake umah ni (G).
c dan d = adek, adoi (A), adik (T), adiek (Aj), ngi (G).
la = ayah, du, abu, abah, bapak (A), ayah, wan, untu (T) ayah, abu (Aj), ama (G).
l a l = ayahwe, (A), teungkuwa ( ï ) , poya, pak tuwo (Aj), amakul (G).
Ia2 = wa, makwa (A), wa (T), mak tuwo (Aj). we (G).
Ia3 = makcut, teh, cut po (A), cut po.(T), etek, makbit (Aj), ngah (G).
Ia4 = ayahcut, ayahlot, ayah eek, apa (A), bapa (T), wen pak, ketek (Aj), aman ngah (G).
lb = mak, nyak, ma (A), rua (T), umak (Aj), ine (G).
l b l = makwa, nyakwa, wa (A), wa (T), mak tuwo (Aj), ibikul (G).
1 b2 = ayahwa (A), teungkuwa (T), poya pak tuwo (Aj), punkul (G).
Ib3 = ayahcut, pacut, ayah lot (A), bapa (T), wen, pak ketek, maniak (Aj), punngah (G).
Ib4 = makcut, teih, maklot (A), mencut, cut po (T), etek makbit (Aj), ibicu (G).
2 a = nek gam, tu, ayah, nek, nek tu (A), kake (T), andung (Aj), awan (G).
2al = nek, nekwa (A), kake (T), andung (Aj), awan (G).
2a2 = nekwa, wa (A), dapo (T), nek tuwo (Aj, anan (G).
2a3 = nek lot, nek (A), atok (T), nek ketek (Aj), anan (G).
2b - 2b 1 = nek (A), ni (T), uci (Aj), anan (G).
2al-2a5 = panggilan sama seperti dengan pihak ayah.
3a dan 3b = nek nyang (A), munyang (T), munyang (Aj), datu (G).
l y 1-1 y3 = aneuk keumun (A), keumun (T), anak kamun (Aj), until (G).
g = meulintei (A), mantu (T), menunte (Aj), kile (G).
2zl-2z2 = cuco (A), cucu (T), cuso (Aj), kumpu (G).
3f 1 -3f3 = eet (A), bunyut (T), bunyut (Aj), bunyut (G).

4. Sopan-santun pergaulan kekerabatan
Seorang ayah dalam kehidupan suatu keluarga sangat disegani oleh anggota-anggota keluarga. Maka seorang anak lebih rapat pergaulannya dengan ibu. Segala sesuatu masalah yang hendak disampaikan dalam keluarga tidak melalui ayah, tetapi selalu melalui ibunya. Situasi kehidupan masyarakat Aceh sehari-hari urusan yang kecil-kecil menjadi urusan ibu, kecuali urusan itu memang perlu mendapat perhatian seorang ayah.
Hubungan mertua dengan menantu sangat terbatas, lebihlebih dengan menantu laki-laki. Antara menantu dengan mertua sangat jarang berbicara kadang-kadang sampai lahir seorang anak, kalaupun ada sangat terbatas.
Menurut pandangan masyarakat Aceh adalah tidak baik seorang menantu banyak berbicara dengan mertuanya, juga begitu sebaliknya. Maka tidak sedikit seseorang yang baru mengawinkan anaknya, ia akan pindah tempat tidur ke dapur, supaya jangan terdengar percakapan menantunya atau jangan saling bertemu pandangan. Bila ada sesuatu masalah yang sangat penting disampaikan oleh mertua, lebih-lebih mertua perempuan kepada menantunya yang laki-laki, ia tidak berhadapan langsung, kadang-kadang ia berbicara dari bilik dinding atau tabir.
Di Gayo pembicaraan antara menantu dengan mertua diusahakan melalui orang ketiga, meskipun orang ketiga itu adalah seorang bayi. Bila menantu berpapasan dengan mertua (terutama mertua laki-laki) 'mereka biasanya saling mengalihkan pandangan atau tidak saling menatap. Namun keadaan ini sekarang sudah sedikit berubah.
Perasaan malu atau segan antara mertua dengan menantu, menandakan mertua sangat hormat kepada menantu, begitu juga sebaliknya. Tetapi hubungan mertua dengan cucunya sangat intim dan manja, kadang-kadang lebih dari anaknya sendiri. Maka banyak orang-orang generasi sekarang, tidak mau anaknya tinggal bersama kakek atau neneknya. Karena terlalu dimanja menyebabkan si anak tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kepribadiannya
yang murni. Seorang menantu biasanya lebih akrab dengan adik iparnya yang lebih kecil. Adik ipar menjadi perantara antara menantu dengan mertua, bila istrinya tidak ada di rumah.
Mungkin menantunya ingin meminta sesuatu atau menyampaikan masalah penting.
Anak biasanya lebih akrab dengan pihak saudara-saudara ibunya, walau saudara-saudara dari ayahnya yang bertanggungjawab, apabila ayahnya meninggal. Keadaan di Gayo, dengan kerabat pihak ayah tetap lebih akrab.
Hubungan kekerabatan yang sudah agak jauh, baik pihak istri maupun pihak suami (laki-laki) tidak begitu terbatas seperti antara menantu dengan mertua, asal tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Menegur seseorang dengan hormat, tidak boleh bersenda gurau atau tertawa terbahak-bahak.
(Sumber: Sejarah Aceh)

Berdirinya Kerajaan Samudra Pasee

 
 Sebelum berdiri Kerajaan Islam Samudra/Pase, didaerah itu telah berdiri kerajaan-kerajaan kecil, yang dipimpin oleh raja yang bergelar "Meurah", seperti negeri Jeumpa, Samudra, Tanoh Data, dll. Dalam tahun 433 H . (1042 M.), datanglah kenegeri Tanoh Data (kira-kira sekitar Cotgirik sekarang) Meurah Khair, salah seorang dari keluarga Sulthan Mahmud Peureulak, untuk mengembangkan Islam dan membangun Kerajaan Islam Samudra/Pase dimana beliau diangkat menjadi rajanya yang pertama, dengan gelar Maharaja Mahmud Syah, dan disebut juga Meurah Giri, 433-470 H. (1042- 1078 M).
 
Untuk menyaksikan perkembangan Islam dalam Kerajaan Islam Pase/Samudra, pada tahun 560 H . (1166 M.) datanglah seorang Ulama Besar dari Mekkah, Syekh Abdullah Arif, dan sebagai kenang-kenangan oleh Ulama Besar tersebut diberi gelar Sulthan Al Kamil kepada Maharaja Nurdin atau Meurah Nur. Dalam masa Sulthan Al Kamil ini telah banyak datang tokoh-tokoh pemimpin/ ulama dari Malabar dan Sarkasih. Salah seorang diantaranya telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Perang Kerajaan, yaitu Qaidul Mujahidin Maulana Naina bin Naina A l Malabary, wafat Syawal 623 H . (1226-M.), makamnya di Meunasah Ple Geudung, yang terkenal dengan nama "Kubur Teungku Cot Mamplam".

Seorang lagi Ulama yang diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Sulthan Alkamil, yaitu Quthbulma'aly Abdurrahman A l Pasy, wafat bulan Zulqa'idah 610 H . (1213 M.), dikebumikan di Geudung dan terkenal dengan nama "Kubur Teungku di Iboh". Seorang lagi ulama besar bernama (Syekh Ja'kub Blang Raya, menjadi pembesar kerajaan, seorang Muballigh dan ahli pikir. Wafat Muharram 630 H . (1233 M.), dimakamkan di Blang Perija Geudung, terkenal dengan "Kubur Teungku Jirat Raya". Pada waktu Pemerintahan Sulthan Malikussaleh, telah datang ke Samudra Pase perutusan dari Syarif Mekkah, yang diketuai oleh Syekh Ismail Al Zarfy, dimana didapatinya Kerajaan Islam telah mempunyai lembaga-lembaga Negara yang teratur dengan Angkatan Perang, Laut dan Darat yang kuat, antara lain didapatinya:

  1.  Lembaga kabinet yang menjadi perdana menterinya Sri Kaya Said Khiatuddin,
  2.   Lembaga Mahkamah Agung, yang menjadi Mufti Besarnya (Syaikhul Islam) Said Ali bin Ali Al Makarany,
  3.  Lembaga Kementerian Luar Negeri yang menjadi menterinya Bawa Kaya Ali Hisamuddin Al Malabary.

Didapatinya juga yang berpengaruh dalam pemerintahan yaitu golongan Ahlussunnah dengan mashab Syafi'i.  Dalam masa pemerintahan Sulthan Muhammad Malikud Dhahir (688-725 H.), digabungkan Kerajaan Islam Peureulak dengan Kerajaan Islam Samudra/Pase. Dan dalam masa pemerintahan Sulthan Ahmad Malikud Dhahir, Kerajaan Beunua (Tamieng) digabungkan pula dengan Kerajaan Samudra Pase. Dalam masa pemerintahan Sulthan Zainul Abidin Malikud Dhahir (750-796 H.) Kerajaan Mojopahit menyerang Pase dibawah pimpinan panglima Patih Nala, dengan bekerja sama dengan kerajaan Siam, dimana dengan tipu daya yang licik utusan Raja Siam menculik Sulthan Zainul Abidin. Karena tidak tahan peperangan gerilya yang dilakukan rakyat/tentera, akhirnya balatentara Majapahit terpaksa meninggalkan Pase, dengan membawa sejumlah tawanan, tawanan mana kemudian menjadi pembawa Islam pertama kepulau Jawa. Daiam Zaman Pemerintahan Ratu Nihrasiyah (801-831 H.), berkembang-suburlah paham Thariqat Wujudiyah (mystic) yang bercabang dari gerakan Syi'ah.
Hal ini tersebab karena Ratu telah mengangkat seorang tokoh terkemuka dari gerakan Thariqat Wujudiyah menjadi Mangkubumi (Perdana Menteri), seorang yang kejam yang telah menyuruh bunuh lebih 40 orang ulama-ulama Ahlussunnah, dengan dalih karena mencegah dia memperisterikan anak-kandungnya sendiri, Puteri Madoong Periya. Mangkubumi pemuka Thariqat Wujudiyah ini kemudian dibunuh oleh Malik Mustafa, suami Ratu Nihrasiyah.

Adapun silsilah dari Raja-raja Samudra Pase, yaitu
  1. Maharaja Mahmud Syah (Meurah Giri), 433-470 H. (1042-1078M.),
  2. Maharaja Mansur Syah, 470-527 H . (1078-1133 M.),
  3.  Maharaja Khiyasyuddin Syah, 527-550 H. (1133-1155 M.),
  4. Maharaja Nurdin Sulthan A l Kamil, 550-607 H . (1155-1210 M.),
  5. Sulthan Malikus Salih, 659-688 H. (1261-1289 M.),
  6. Sulthan Muhammad Malikud Dhahir, 688-725 H . (1289-1326 M.)
  7. Sulthan Ahmad Malikud Dhahir, 725-750 H . (1326-1350 M.),
  8. Sulthan Zainulabidin Malikud Dhahir, 750-796 H. (1350-1394 M.),
  9. Malikah Nihrasiyah Rawangsa Khadiyu, 801-831 H. (1400-1427 M).
Setelah terbunuh Sulthan Zainulabidin Malikud Dhahir, pemerintahan dijalankan oleh Maharaja Nagur Rabath Abdulkadir Syah selama empat tahun (sampai tahun 801 H.), kemudian diapun terbunuh. Menurut Muhammad Said, setelah Nihrasiyah masih ada beberapa orang raja lagi, dan yang terakhir Sulthan Abdullah, meninggal tahun 1513 M.  Dari catatan-catatan sejarah, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa Kerajaan Islam Samudra Pase telah pernah mempunyai tamaddun dan kebudayaan yang tinggi, antara lain dapat dibuktikan dengan :
 
1.    1.Telah mempunyai pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang teratur, perekonomian dan keuangan yang setabil, perdagangan yang maju, lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yangberkembang, angkatan perang yang kuat dan hubungan luar negeri yang teratur, mata uang sendiri.
 
2.     2 Tentang kemajuan dan teraturnya Kerajaan Islam Samudra Pase, ibnu Bathuthah yang dua kali singgah di Samudra Pase dalam perjalanan pergi dan pulang dari negeri Cina, melukiskan dalam bukunya betapa tinggi sudah kebudayaan Islam dalam Kerajaan tersebut, dimana beliau menceriterakan tentang rajanya yang alim, bijaksana, berani dan cinta kepada ulama; menterimenterinya yang arif budiman, ulama-ulama yang salih dan jujur, keprotokolan yang sempurna, tatacara dan susunan pemerintahan yang teratur, angkatan perang yang kuat, kemakmuran merata, keadilan menyeluruh, kapal-kapal dagang yang melayari segala penjuru samudra dan sebagainya.

Kerajaan Aceh Darussalam

A. Latar Belakang Berdirinya
 Salah satu dari sederetan nama kerajaan Islam terbesar di Indonesia ialah kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri pada tanggal 12 Zulqaidah tahun 916 H /1511 M. bersamaan dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis.
Sebenarnya tatkala orang-orang Portugis mulai menginjakkan kaki di Malaka awal abad ke-16, Aceh masih merupakan kerajaan taklukan kerajaan Pidie, yang terletak di Sumatera Utara , akan tetapi berkat jasa Sultan Ali Mughiyat Syah Aceh akhirnya mampu melepaskan diri dari pengaruh Pidie dan menjadi kerajaan yang berdaulat penuh dan bahkan pada babak berikutnya Acehlah yang kemudian menjadi sentral kekuasaan di wilayah Sumatera Utara tersebut: Pasai, Daya termasuk pula Pidie yang dulunya menjadi kerajaan atasan Aceh.

Karena keberhasilannya, melepaskan Aceh dari pengaruh Pidie. maka Sultan Ali Mughiyah Syah yang juga terkenal dengan sebutan Sul tan Ibrahim menjadi penguasa pertama (1514-1528 M.) sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Di bawah kepemimpinannya, Aceh terus melaju ke arah sukses yang semakin gemilang; baik dibidang konsolidasi politik, ekonomi atau ekspansi (perluasan wilayah). Dalam menjalankan ekspansinya, disamping bermotifkan politis, ekonomi juga tidak bisa dipungkiri adanya motif agama. Hal ini dapat dilihat ketika kerajaan yang baru keluar dari embrionya itu mengadakan penyerbuan ke Pidie vang telah bekerja sama dengan Portugis (non-Muslim).
Sepeninggal Sultan Ali Mughiyat Syah, jalannya pemerintahan dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Ri'ayat Syah. Pada masanya ekspansi terus dilaksanakan sebagaimana pendahulunya. Untuk meluaskan wilayahnya ke Barus ia mengutus suami saudara perempuannya yang kemudian oleh Sultan diangkat sebagai Sultan Barus.
Setelah Sultan Alauddin Ri'ayat meninggal dunia, ia diganti oleh salah seorang putranya yang bernama Husein. Padahal sebelumnya dua orang putranya yang lain masing-masing telah diangkat sebagai Sultan Aru dan Sultan Pariaman dengan sebutan Sultan Ghari dan Sultan Mughal sehingga tampilnya Sultan Husein menggantikan ayahnya itu menimbulkan rasa cemburu dan tidak suka saudara-saudaranya yang berkedudukan di Aru ataupun di Pariaman. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Sultan yang berkedudukan di Barus. Sebagai akibatnya maka terjadilah perlawanan dan ketiga Sultan tersebut terhadap Sultan Husein. Dalam pertempuran itu Sultan Husein gugur, demikian pula Sultan Aru. Sehingga yang tinggal hanyalah Sultan Panaman.
Semenjak kematian Sultan Alauddin kemudian diganti oleh sultan-sultan berikutnya, Aceh mengalami kemunduran; banyak daerah yang tadinya berada dibawah pengaruhnya meiepaskan diri akibat kurang intensifnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh sultan-sultan pengganti Alauddin dan pengaruh penetrasi Portugis. Baru setelah Sultan Iskandar Muda tampil sebagai penguasa Aceh keadaan bisa pulih seperti sedia kala, bahkan lebih memperluas lagi daerah taklukannya.

B. Masa Kejayaannya
Setelah sekian lama Aceh Darussalam tampil di pentas kesejarahanNasional dan setelah matang dengan berbagai ujian sejarah (secara alamiah) maka sampailah ia pada suatu masa yang membuat orang merasa silau memandangnya atau menaruh hormat oleh karenanya. Itulah masa keemasan; masa kejayaan yang merupakan buah perjuangan dari titian roda sejarah.
Adalah Sultan Iskandar Muda yang telah menghantarkan Aceh Darussalam kebabak kegemilangannya sekaligus mengembalikan daerah-daerah yang telah meiepaskan diri dari pengaruh Aceh akibat pertikaian antar pewaris tahta sepeninggal Sultan Alauddin Ri'ayat Syah di akhir abad ke-16 Masehi serta adanya serangan Portugis yang berkedudukan di Malaka. Tampilnya Sultan Iskandar Muda (1607 - 1638 M.) menandai aktifnya kembali Aceh, terutama dalam usaha membendung penetrasi dan campur tangan pedagang asing. Dalam upaya ia menempuh jalan mempersulit dan memperketat perijinan bagi pedagang asing yang hendak mengadakan kontak dengan Aceh. Ia hanya memberi kesempatan salah satu nama yang lebih menguntungkan raja antara Inggris dan Belanda. Pernah ia memperkenankan kemudian Belanda untuk berdagang di Tiku, Pariaman dan Barus tetapi hanya berjalan masing-masing dua tahunan.
Sultan Iskandar Muda, yang memerintah hampir 30 tahun lamanya, disamping telah berhasil menekan arus perdagangan yang dijalankan oleh orang Eropa juga telah mampu membenahi dan mengadakan konsulidasi di berbagai sektor; baik ekonomi, politik, sosial budaya dan kehidupan beragama.
Di bidang politik misalnya, ia telah behasil mempersatukan seluruh lapisan masyarakat, yang disebut dengan kaum; seperti kaum Lhoe Reotoih (kaum Tigaratus), kaum Tok Batee (orang-orang Asia), kaum orang Mante, Batak Karo, Arab, Persia dan Turki, kaum Ja sandang (orang-orang mindi) dan kaum Imam peucut (Imam Empat). Begitu pula pada masanya telah tersusun sebuah Undang-undang tentang tata pemerintahan yang diberi nama Adat Makuta Alam; hukum adat ini didasarkan pada hukum Syara.
Dibukanya Bandar Aceh menjadi Pelabuhan Internasional merupakan langkahnya yang progresif dalam upaya memakmurkan perekonomian negeri, sebab dengan open sistem tersebut segala hasil kekayaan Aceh, terutama lada, bisa secara mudah memperoleh pasaran walaupun pada akhirnya menjadi bumerang bagi Aceh itu sendiri.
Di sisi lain kemajuan telah diperoleh oleh Aceh dalam bidang ilmu pengetahuan dan keagamaan. B. Schiere dalam bukunya "Indonesian Sociological Studies" mengatakan : 'Aceh adalah pusat perdagangan Muslim India dan ahli  fikirnya (kaum cendediawan dan ulama-ulama) berkumpul sehingga Aceh menjadi pusat kegiatan studi Islam.
Lembaga-lembaga kajian ilmiah tersebut terdiri atas :
1. Balai Sertia Ulama' (jawatan pendidikan)
2. Balai Jama'ah Himpunan Ulama' yang merupakan studi club vang
beranggotakan para ahli agama.
3. Balai Sertia Hukama' (Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan).
Adapun lembaga pendidikan yang terdapat di sana, meliputi :
1. Meunasah (Ibtidaiyah)
2. Kangkang (Tsanawiyah), untuk tingkat ini belajarnya di masjid dan yang dipelajari adalah kitab-kitab Ilmu Hisab, Al-Qur'an, Ilmu Falaq,Fiqih dan Hadits.
3. Daya (Aliyah), tingkat ini berpusat di masjid-masjid besar.
4. Daya Teuku Cik (Perguruan Tmggi), di sini diajarkan Tafsir, Tasauf dan lain sebagainya.
Ilmu Tasauf (mistisisme) adalah salah satu kajian keagamaan yang mendapat perhatian oleh Pihak Sultan sehingga pada masanya tercatat banvak ahli sufi, diantaranva: Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani dan Nuruddin ar-Raniri. Untuk yang terakhir ini kurang mendapat simpati dari Sultan Iskandar Muda.
Dapat dibayangkan betapa gemilang Aceh Darussalam di masa keemasan yang dibimbing dan diarahkan oleh Sultan Iskandar Muda. Ini merupakan suatu indikasi betapa suatu usaha itu bila diupayakan dengan segenap perhatian dan keseriusan akan membuahkan hasil vang cukupmem ilaukan. Maka wajar jika Aceh saat itu menjadi batu sandungan bagi imperium Barat yang berusaha mencengkeram seluruh vvilayah Nusantara secara utuh ; baik itu Belanda, Inggns maupun Portugis.
Sungguh sangat disayangkan, diakhir masa jabatannya, ketetapan sistem yang pernah ia berlakukan terhadap pedagang-pedagang asing (dalam hal ini Belanda) itu terpaksa menjadi longgar karena kekalahan yang didentanya ketika mengadakan serangan ke Malaka pada tahun 1629 akibatnya ia menjalin hubungan dengan Belanda sebagai mitra kerja menghadapi Portugis di Malaka.

C. Masa Kemunduran
Setelah Sultan Iskandar Muda meninggal dunia pada tahun 1636 ia digantikan seorang menantunya, Sultan Iskandar Tsani yang memerintah selama kurang lebih 5 tahun yaitu sejak 1636-1641. Sultan Aceh pengganti Sultan Iskandar Muda ini mempunyai sikap yang berbeda sama sekali dengan sultan sebelumnya dalam menanggapi kaum Kolonialis. Ia sangat lunak dan kompromistis, baik terhadap Belanda, Inggris ataupun Portugis. Ini berbeda dengan sikap Sultan Iskandar Muda vang begitu ketat terhadap orang asing.
Semenjak Aceh di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Tsani, tandatanda kemunduran mulai tampak. Hal ini disebabkan oleh adanya campur tangan orang asing yang mendapat kesempatan dari sultan secara longgar. Kemunduran Aceh ini semakin terasa setelah Sultan Iskandar Tsani wafat dan digantikan isterinya, Sultanah Tajul Alam Syafituddin Syah, yang memerintah pada tahun 1641-1675. Roda pemerintahan yang dulu begitu kokoh kini nampak ringkih dan goyah. Wilayah Aceh yang meliputi daerah-daerah tidak dapat lagi dikuasai oleh Sultanah sehingga Nampak seolah-olah tidak ada lagi kekuatan untuk mempertahankannya. Banyak daerah bawahan yang melepaskan diri dari kekuasaan Aceh.
Demikian halnya dalam masalah ekonomi yang kian terasa tidak stabil akibat ulah pedagang-pedagang asing yang kian terasa kuasanya dan sudah mulai menerapkan politik adu dombanya. Sementara situasi dalam negeri sudah nampak tidak sehat karena para kapitalis semakin meraja lela dalam penguasaan di bidang materi tanpa ambil peduli suasana perekonomian kerajaan yang sedang dilanda resesi berat. Terpaksa Sultanah mengambil tindakan menjalin kerja sama dengan Belanda. Langkah ini dilakukan semata-mata untuk mempertahankan Aceh dari gilasan dan serbuan kaum Kolonialis sebagaimana yang terjadi di Malaka. Dasar niat untuk memonopoli sudah bersarang di hati Belanda semenjak mereka menginjakkan kakinya di bumi Nusantara ini, maka sikap Sultanah tersebut dijadikan suatu momentum untuk lebih menancapkan cengkeraman kuku imperialismenya. hal ini terbukti dengan berbagai fasilitas dan kesempatan yang diberikan kepada mereka. maka akhirnya Belanda mendirikan kantor Dagang mereka di Padang dan Salida.
Walaupun tindakan Belanda itu telah diperingatkan oleh Sultanah, namun rupanya mereka sudah tidak menghiraukan.Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah wafat tahun 1675 dan digantikan oleh sultan wanita Nurul Alam Nakiatuddin (tak jelas asalusulnya) yang memerintah mulai tahun 1675-1678. Kehadirannya tak juga bisa mengentaskan kerajaan dari berbagai kemelut yang ada. Begitu pula ketika digantikan oleh puterinya Raja Sertia, Aceh tetap dirundung kemelut yang berkepanjangan.
Baru setelah ulama-ulama dan tokoh masyarakat Aceh melancarkan perlawanan terhadap kompeni pada tahun 1873-1904, seperti Habib Abdurrahman, Teuku Umar dan ïsterinya, Cik Di Tiro. Panglima Polim dan lain-lain, Aceh naik lagi kharismanya. Ada dua faktor penting yang mengakibatkan kemunduran kerajaanAceh Darussalam: masing-masing faktor intern dan faktor ekstern.
Faktor intern, yang pertama diakibatkan oleh lemahnya sultan-sultan pengganti Sultan Iskandar Muda dalam mengendalikan jalannya pemerintahan, yang menjadi sebab lepasnya daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Aceh dan berusaha berdiri sendiri-sendin sehingga lebih memudahkan pihak luar untuk memecah belah persatuan.
Kedua, banyaknya kaum kapitalis dalam negeri yang tidak pedulikan lagi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kerajaan terutama di bidang ekonomi akibat dan sistem perekonomian yang diterapkan kaum kolonial. Kenyataan ini kemudian menyeret Aceh mengambil sikap kompromi dengan Kompeni.
Faktor ekstern, adanya campur tangan orang-orang Asing ; baik secara langsung atau tidak langsung. Kenyataan ini berawal dari kegagalan Aceh menyerang Portugis yang berkedudukan di Malaka pada masa akhir pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sebagi akibatnya ia terpaksa memberi kelonggaran kepada Belanda untuk berdagang di wilayah Aceh karena telah membantunya dalam pen\ erangan Malaka. Campur tangan ini berlanjut terus tanpa bisa ditolaknya oleh pewaris-pewaris tahta berikutnya sampai pada akhirnya Aceh minta perlindungan kepada Kompeni.

D. Sistem Politiknya
Berbicara mengenai sistem politik di kerajaan Aceh Darussalam bisa diklasifïkasikan, paling tidak menjadi dua; periode sebelum Sultan Iskandar Muda (1514-1607) dan periode semenjak bertahtanya ke belakang. Untuk periode awal, sebelum Iskandar Muda sistem perpolitikan Aceh Darussalam masih belum terorganisir secara baik dan rapih mengingat kondisinya baru saja terlepas dari pengaruh Pidie sehingga konsentrasi lebih tercurahkan untuk pembenahan militer dalam upaya mempertahankan keberadaannya dari berbagai kemungkinan bahaya yang datang dari dalam maupun dari luar (termasuk pengaruh Kolonialis).
Disamping itu usaha ekspansi terus dilakukan untuk memperluas wilayah. Berbeda halnya ketika Sultan Iskandar Muda menduduki tahta kesultanan Aceh, beliau disamping menjalankan ekspansi juga begitu antusias untuk menata rapih sistem politk, terutama v ang berkaitan dengan konsulidasi atau pemantapan wilayah yang sudah dikuasinya.
Langkah ini beliau tempuh mengingat betapa sistem pemerintahan yang mantap dan terkonsulidasi secara seksama akan menciptakan stabilitas yang sehat. Ada dua sistem yang beliau tempuh dalam upaya stabilitas kesultanan Aceh pada saat itu: sistem politik internat (yang menyangkut kepentingan dalam negeri) dan sistem ekstemal (yang berhubungan dengan negeri Asing).
Kaitannya dengan sistem politik internal, pada masanya telah tersusun struktur pemerintahan secara rapi yang secara koordinatif menghubungkan antara pusat dengan daerah-daerah. Wilayah inti kerajaan Aceh (Aceh Raya) terbagi atas wilayah sagoe dan wilayah pusat kerajaan.
Tiap sagoe terbagi menjadi beberapa Mukim sagoe X X V mukim (meliputi Aceh Barat). sagoe XXII mukim (berada di bagian Tengah sebelah Selatan) dan sagoe XXVI mukim (terletak di bagian Timur). Masing-masing sagoe terbagi lagi menjadi wilayah vang lebih kecil setingkat distrik.
Kemudian masing-masing distrik terbagi atas mukim-mukim (yang dikepalai oleh seorang imam) sedang masing-masing mukim ini terbagi lagi menjadi gampong-gampong (yang dikepalai oleh seorang Keucik).
Tiap-tiap sagoe dikepalai oleh Panglima Sagoe atau sering disebut dengan Hulubalang Besar yang bergelar Teuku sedang untuk masing-masing distrik dikepalai oleh Hulubalang (Uleebalang) yang bergelar Datuk. Para hulubalang, kecuali hulubalang Pusa, mempunyai kekuasaan yang otonom sifatnya; baik dalam mengatur tata pemerintahan wilayahnya sampai kepada pewarisan tahtanya. Sultan disini hanya berfungsi sebagai simbol pemersatu dari masing-masing sagi yang dikepalai langsung oleh para hulubalang.
Dalam menjalankan roda pemerintahan, sultan dibantu oleh seorang Mangkubumi yang membawahi empat mantri hari-hari (penasihat raja). Disamping itu raja juga dibantu oleh Syahbandaaar untuk mengurusi keuangan istana, Kepala Krueng (dibantu Dawang Krueng)untuk
mengurusi lalu lintas di muara sungai, Panglima Losot sebagai penarik cukai barang-barang eksport-import dan Krani sebagai sekretaris istana. Jabatan-jabatan tinggi istana ini kemudian di abad ke-17 dan ke-18 lebih disempurnakan lagi, antara lain:
1. Hulubalang Rama Setia, sebagai Pengawal Pribadi Istana
2. Kerkum Katib al-Muluk, Sekretaris Istana
3. Raja Udah na Laila, sebagai Kepala bendaharawan istana dan perpajakan
4. Sri Maharaja Laila, sebagai Kepada Kepolisian; dan
5. Laksamana Panglima Paduka Sirana, sebagai Penvakapan.
Sistem pergantian raja di Aceh pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistem di kerajaan-kerajaan lain. Hanya saja di Aceh sistemnya agak longgar, artinya tidak selalu terikat pada putra laki-laki saja tetapi wanita, kemenakan atau istri raja yang meninggal pun bisa. Sedangkan sistem politik yang bersifat eksternal ( yang berkenaan dengan orang-orang Asing ), beliau mengambil jalan keras dan mengadakan pengetatan terhadap mereka. Sayangnya pewaris istana sesudah beliau tidak lagi menempuh jalan yang beliau terapkan, mereka cenderung lebih bersifat kompromistis mungkin langkah ini mereka tempuh karena terpaksa.

E. Partisipasi dan Peran serta Ulama
Ulama, di kerajaan Aceh, mempunyai posisi yang sangat terhormat. Hal ini terjadi karena disamping kerajaan yang berpusat di Banda Aceh itu memakai Islam sebagai landasan geraknya, juga disebabkan adanya perhatian yang serius dari para raja yang berkuasa di Aceh dalam memandang betapa pentingnya ulama dan ilmu yang dimilikinya untuk mengendalikan (media kontrol) jalannya pemerintahan yang Baidatun thayyibatim wa Rabbun Ghafiir serta mendapat ridla-Nya. Sesuai dengan Firman Allah : atau hadits Nabi v ang menyatakan bahwa terdapat dua golongan yang apabila keduanya baik maka menjadi baik pula manusia, akan tetapi apabila keduanya rusak maka rusaklah manusia, mereka itulah ulama dan umara' (pemerintah).
Suatu bukti bahwa kerajaan memberikan perhatian yang lebih terhadap keberadaan ulama. yaitu dengan ditempatkannya ulama pada posisi teras kerajaan; baik sebagai Mangkubumi atau pejabat lainnya. Mungkin masih segar dalam ingatan kita dari sederetan pahlawanpahlawan Nasional yang berasal dari Propinsi Aceh, seperti Habib Abdurrahman, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Panglima Polim, Cik Di Tiro, mereka secara keseluruhan adalah pejabat-pejabat teras kerajaan, ada yang sebagai Mangkubumi seperti Habib Abdurrahman, sebagai Kepala sagi (Hulubalang Besar) seperti Teuku Umar dan sebagainya.
Disinyalir bahwa terdapat suatu wilayah di Aceh yang secara khusus diserahkan pengelolaan dan penguasaannya kepada ulama, yaitu Masjid Raya dan sekitarnya. Di sana Sultan tidak memerintah langsung tetapi dilimpahkan kepada Hakim tertinggi kerajaan Teuku Kadli Malikul Adil dan Panglima Masjid Raja. Ini menunjukkan betapa besar perhatian kerajaan terhadap keberadaan ulama. Indikasi lain yang bisa kita jadikan titik pandang untuk melihat peran ulama di Aceh Darussalam. ïalah adanya lembaga-Iembaga yang sengaja diberi restu oleh sultan untuk menghimpun para ulama dalam mendiskusikan berbagai masalah keagamaan, seperti Balai Jama'ah Himpunan Ulama dan Balai Setia Hukama'.
Dari uaraian di atas, maka jelaslah bahwa peranan dan partisipasi ulama sangat intensif sehingga wajar apabila di Aceh, kota Serambi Mekkah, ini muncul ulama-ulama besar dengan berbagai karya ilmiahnya yang berbobot, seperti: Hamzah Fansuri, Nurrddin ar-Raniri, Syamsuddin as-Sumantrani dan Abdur Rauf as-Singkili.

F. Hasil Karya llmiah
Terdapat beberapa karya ilmiah yang telah diciptakan oleh para ulama di Aceh Darussalam, antara lain :
1. Karya Hamzah Fansuri :
a. Syarah al-Asiqin
b. Asrar al-arifien fi bayani 'ilmi al-suluk wa at-tauhid.
c. Ruba'i al-muhaqqiqin
d. Kasyf as-sirri at-tajalli as-subhani
e. Muntahi
f. Miftahu al-asrar dan
g. Sya'ir - sya'irnya : Sya'ir burung pinggai, sya"ir Perahu, sya'ir Sidang Fakir dan sya'ir Dagang.
2. Karya-karya Syamsuddin as-Sumantrani :
a. Mir'atu al-mukminin
b. Mir'atu al-muhaqqiqin
c. Syarah Ruba'i Hamzah Fansuri
d. Jauhar al-haqa'iq
e. Mir'atu al-imah dan
f. Tanbihu at-tullab fi ma'rifati al-malik al-wahhab
3. Karya-karya Nuruddin ar-Raniri :
a. Asraru al-insan fi ma'rifati ar-ruh wa ar-Rahman
b. Sirat al-Mustaqim
c. Durratu al-Fara'id wa Syarh al-aqa'id
d. Hidayatu al-habib fi at-Targhib wa at-Tartib
e. Bustanu as-Salatin fi Dzikri al-a\\A\alin wa al-Akhirin
f. Nubda'u fi Da wail-Ziil
g. Ma'a Sahabihi
h. Lata'ifu al-Asrar
i. Akhbaru al-Akhirat fi Ahvvali al-Qiyaniah
j . Hillu az-zilli
k. Ma al-Hayat li Ahli al-Mamat
l. Jawahiru al-Ulumi fi Kkasyfi al-Ma'lum
m. Umdatu al-I'tiqad
n. Syifa'u al-Qulub
o. Hujjatu as-Siddiq li Daf'i az-Zindiq
p. Fathu al-Mubin ala al-Mulhidin
q. Kifayatu as-Salah dan
r. Muhimmadatu al-I'tiqadi
4. Karya-karya Abdur-Rauf as-Singkeli :
a. Mir'atu at-Tullab fi Tasyri al-Ma'rifata al-Ahkami as-Syari'atili Malik al-Wahhab
b. Kifayatu al-Muhtajin
c. Daqiqu al-Huruf
d. Bayanu Tajalli
e. Umdatu al-Muhtadiin
f. Mavvaiz al-Badi'i (terjemahan)
g. Sya'ir Ma'rifat dan
h. Tafsir al-Qur'an dalam bahasa Melayu (jawi)

Sumber : http://achehlamseujarah.com