Minggu, 26 April 2015

Troeh Bak Watee

Allah... allah... allahu rabbi, bek dilee Neu bri kiamat donya///
Lee that but salah ka deungon keuji, sayang lon rabbi asoe neuraka///

Ni’mat di donya tan sapue dali, sang sang ka neubri bala troeh teuka///
Hudeep lon jino ban anoe pasie,  bakat peunari dalam ie raya///
Bukon lee sayang si padee pajouh, teusut seuneubok hujeun baroesa///
Ka dji weih bala dji teuka kutok, geutanyoe dawoek dalam seungsara///

Allah... allah... allahu rabbi, bek dilee neubri kiamat donya///
Lee that but salah ka deungon keuji, sayang lon rabbi asoe neuraka///

Ie mata di lei dji toh meu karang,teurasa leukang di dalam badan///
Ni’mat Nanggroe lon  han tom lon pandang, bek neucok pulang yoh goh lon rasa///
Ooo yaaa Tuhan ku yang Maha adee,  sayang bukon lee untong hamba nyoe///
Hudeep lam donya meurana sabee,  sampoe an matee nyawong meu rawee///

Nyawong geutanyoe didalam badan, barang pinjaman siat Tuhan bri///
Oh troeh bak waktee ka geu cok pulang, nyawong lam badan Tuhan peucre bre///
Dji toh ujeun uroe jumeu’at, alamat kilat hujeun keunong sa///
Janji ngon tuhan bek tuwo ingat, saket ngon mangat tuboh nyang rasa///

Allah... allah... allahu rabbi, bek dilee neubri kiamat donya///
Lee that but salah ka deungon keuji, sayang lon rabbi asoe neuraka///
(by: Nyawong)

Rabu, 01 April 2015

Ibrahim Mansur Syah, Pelopor Kebangkitan Aceh Abad XIX

Atjeh Pusaka - Ibrahim Mansur Syah merupakan salah seorang Sultan Aceh. Beliau adalah anak dari pada Sultan Jauhar Alam Syah. Beliau diperkirakan lahir sekitar tahun 1808. Sebelum menjadi Sultan beliau lebih dikenal dengan nama Tuanku Ibrahim. Sewaktu kecil Tuanku Ibrahim sudah kelihatan tanda-tanda kepintarannya, bahkan disebut-sebut sebagai pengganti yang tepat untuk menduduki singgasana kelaknya.

Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Syah, Tuanku Ibrahim bersama 2 orang saudaranya, Tuanku Raja Muda dan Tuanku Abbas, ikut aktif medampingi Sultan dalam menjaga dan mengawasi ketertiban hukum, keamanan, perdagangan dan pelayaran dalam wilayah Kerajaan Aceh. Tuanku Ibrahim sendiri, diberi wewenang di pantai barat selatan Aceh, yaitu kawasan yang sudah lama dikenal dengan panglima-panglima yang ogah-ogahan, bahkan tidak setia lagi kepada Sultan Aceh.

Pada tahun 1841 (1257 H) Tuanku Ibrahim ditabalkan menjadi Sultan Aceh menggantikan Sultan Alaidin Sulaiman Ali Iskandar Syah yang mengundurkan diri2. Sultan ini dikenal dengan sosok yang tegas dan berjiwa besar. Beliau bercita-cita untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Aceh seperti dahulu kala. Karena itu beliau sangat membenci kolonialis Belanda dan berusaha untuk merebut kembali daerah-daerah kekuasaan Aceh yang telah dirampas oleh Belanda yaitu, Trumon, Singkil, Baru dan Nias.

Dalam memerintah, Sultan Ibrahim Mansur Syah menerapkan kebijakan yang ketat terhadap kapal-kapal Asing yang memasuki perairan Aceh. Tidak sungkan beliau menindak langsung setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang memasuki perairan Aceh tanpa seizin dari Sultan/petugas Sultan.
Atas kecakapan dan kebijaksanaannya, dalam rentang tahun 1853 – 1854, Sultan Ibrahim Mansur Syah telah berhasil kembali memulihkan kondisi politik dan keamanan di pesisir Timur, khususnya Deli, Serang dan Langkat, yang dulunya telah dipaksa bekerja sama dengan Belanda dan telah kembali mengakui dan tunduk di bawah kedaulatan Aceh dengan memakai bendera (Alam) Aceh di kapal perangnya. Karena kesetiaan ini, Panglima Husin selaku utusan Sultan Aceh memberi anugerah gelar kepada Tengku Ngah Langkat yang juga Pangeran Mangku Negara Raja Muda Langkat, menjadi Pangeran Indra Diraja Amir. Sultan Usman Deli diberi kuasa oleh Sultan Aceh menjadi wakil Sultan dan digelar Deli dengan “Deli Serambi Aceh”. Sultan Basaru'ddin Serdang mandapat titel wazir Sultan Aceh.

Usaha untuk mempertahan kedaulatan dan kehormatan Aceh tiada hentinya diusahakan oleh Sultan Ibrahim Mansur. Bahkan, pada tahun 1849 Sultan mengirim Muhammad Rus (Ghuts) yang lebih dikenal dengan Sidi Muhammad sebagai utusan Aceh untuk diplomasi ke berbagai negara seperti Turki, Perancis, dan berbagai negeri lainnya. Mengenai Muhammad Rus atau Sidi Muhammad ia sendiri diceritakan sebagai pribadi yang ambisius dan sangat benci akan imperialisme Belanda di Nusantara. Bahkan Sidi Muhammad meramalkan bendera Aceh tak lama lagi akan berkibar di Betawi (Jakarta).

1 Ringkasan Biografi Sultan Ibrahim Mansur Syah ini, ditulis untuk menambah khazanah riwayat tokoh kepahlawanan Aceh masa dulu.
Tulisan ini hanyalah proses penulis dalam menulis. Penulisan ini belum bisa mengikuti kaidah ilmiah penulisan, karena itu harap dimaklumi. Ringkasan penulisan penulis hanya memfokuskan diri pada 3 sumber yaitu :

- H.M.Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara
- H.M.Said, Aceh Sepanjang Abad
- H.M.Nur El Ibrahimy, Selayang Pandang Langkah Diplomasi Kerajaan Aceh

Dalam tahun 1853, seorang pemimpin Nederlandache Handel Mij, P. J.G. Sam melakukan peninjauan ke Aceh dengan kapal yang bernama “sumatra” dan disambut baik oleh Sultan Aceh, walaupun kondisi politik Aceh – Belanda sedang memanas akibat Belanda mencaplok kawasan Sumatera Timur dari Aceh. Pertemuan antara Sam dan Sultan Aceh tidak membuahkan hasil apapun, dikarenakan Sam datang tanpa membawa surat rekomendasi dari Betawi (Jakarta) maupun dari Padang dalam kunjungannya ini.

Tahun 1855, Belanda mengirim kapal perang “de Haai” dibawah pimpinan Letkol Laut Courier dit Dubekart untuk mengadakan pendekatan dengan Sultan Aceh agar tercapainya suatu ikatan persahabatan antara Aceh dan Belanda. Namun misi Courier dit Dubekart ini gagal, dikarenakan sikap Belanda yang terlalu angkuh dan sombong dalam berdiplomasi. Dimana Belanda berharap Sultan Aceh duluan meminta ikatan persahabatan. Pada pertemuan ini, Sultan Aceh memperingatkan Belanda agar mengembalikan Singkil dan Barus kepada Aceh. Bahkan Sultan Ibrahim Mansur Syah juga mengancam merebut kembali jika Belanda tidak mengembalikannya.

Setelah beberapa kali pihak Belanda meminta jalinan persahabatan dengan Aceh, akhirnya Sultan Ibrahim Mansur Syah sepakat untuk menjalin hubungan dengan Belanda pada tahun 1857. Dimana perjanjian ini memuat 9 pasal. Adapun isi perjanjian tersebut, sebagai berikut :
Mengingat bahwa antara Gubernamen Hindia Belanda dan Duli yang mahamulia sripaduka Sultan Aceh, Ala'uddin Mansur Syah telah dicapai kata sepaham untuk mengadakan suatu perjanjian perdamaian, persahabatan dan perniagaan, yang diperbuat dengan keridhaan kedua belah pihak untuk mengokohkan dan untuk memperluas perhubungan kedua pihak, demi kebahagiaan kerajaan dan rakyat masing-masing.

Maka sebab itu saya Jan van Swiatan General-Mayor, Gubernur Sipil dan Militer untuk Sumatara Barat, ajudan dinas luar biasa Sribaginda Raja, ridder Militaire Willemaorde 3de klasas dan Nederlandschen Leeuuw, atas nama dan untuk Gubernamen Hindia Belanda dalam hal ini mangadakan parundingan dangan duli yang mahamulia Sultan Acah, maka diikatlah perjanjian berikut dengan mana akan disyahkan kelak oleh Tuan Besar Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Pasal 1
Mulai saat ini terjadilah perdamaian sejati, persahabatan dan hubungan akrab antara Gubernamen Hindia Belanda dangan Sri Sultan Acah dan keturunan serta pengikutnya.

Pasal 2
Bila mana Rakyat Gubernamen Hindia Belanda atau Rakyat Sri Sultan Aceh ingin tunduk dibawah undang-undang negari sebelah lain, maka mereka itu dapat saja malakukan demikian, berpindah dimana saja untuk mandapatkan keinginan mereka yang halal baik didaerah Gubernamen Hindia Belanda maupun didaerah Sultan, dan mereka boleh melawat atau tinggal disana, memiliki hak, keuntungan dan perlindungan diri sendiri dan harta bendanya saperti yang sudah atau yang akan diberikan kepada Rakyat dan keturunan negara-negara dibawah angin yang paling mendapat keuntungan (meest bavoorrechtzijn),

Pasal 3
Berkenaan dengan perlindungan dan bantuan, juga terhadap kapal-kapal dan perahu dan apapun juga pengangkutan lautnya dan berkenaan dangan hak berdagang dan perkapalan, maka Rakyat Gubernamen Hindia Belanda dan Sultan Aceh disamakan dengan bangsa sahabat-sahabat yang lebih diuntungkan pada Segala pelabuhan-pelabuhan baik di Gubernamen Hindia Belanda maupun diwilayah Sultan Aceh.

Segala kepala dan pegawai dari pelabuhan dan bandar-bandar akan mandapat tugas dengan sabaik-baiknya dan sedapat mungkin memberi bantuannya kepada Rakyat yang bersangkutan, kepada kapal dan perahunya, terutama supaya Rakyat itu jangan terhalang daripada mengantarkan dan mambongkar segala barang-barang dagang yang diangkutnya demikian juga atas segala bantuan dan perbekalan atau air yang diperlukannya, Berkenaan dengan ini adalah sesuai dengan tujuan untuk membangkitkan dagang, perkapalan dan kebolehan antara Rakyat kedua pihak.

Pasal 4
Gubernamen Hindia Belanda dan Sri Sultan Aceh melepaskan segala tuntutannya dan claimnya yang tumbuh sebelum perjanjian ini atas segala pertikaian baik dengan jalan apapun.

Pasal 5
Seterusnya Gubernamen Hindia- Belanda dan Sri Sultan telah semufakat untuk mencegah sekeras-kerasnya dengan jalan apapun yang ada padanya supaya tidak ada lagi kesempatan melakukan pembajakan dan pembunuhan manusia didaerah masing-masing yang dikuasai mereka.

Pasal 6
Kedua belah pihak berjanji akan memberikan bantuan kepada kapal-kapal dari masing-masing pihak yang terdampar.

Pasal 7
Kedua belah pihak telah memahami dangan baik bahwa untuk memudahkan perhubungan antara keduanya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, diwakili oleh Gubernur Sumatera Barat.

Pasal 8
Jika tumbuh barang sesuatu yang hendak diselesaikan terhadap sesuatu salah paham, maka kedua belah pihak bersetuju untuk menyelesaikan dengan jalan damai.

Pasal 9
Perjanjian ini berlaku pada waktu dia disyahkan oleh Gubernur Jenderal di Betawi.
Perjanjian dimaksud ini telah disyahkan dengan beslit Gubernur Jenderal Pada tanggal 9 Mei 1857 No.7. Segera juga dikirimkan kenegeri Belanda untuk dibicarakan dan disyahkan dalam dan oleh Staten General (parlemen Belanda). Surat-Surat 1857/1858 No. XXXV-6. Perjanjian ini masuk dalam lampiran “Handelingen” 1857/1858 hal, 85.
***

Babak pertama pemerintahannya, yaitu ditahun 1857, beliau sudah membina perjanjian persahabatan dengan Belanda bahwa kedua negara akan terus bersahabat, warga negara keduanya bebas berdagang di kedua wilayahnya, saling bantu, dan jika ada salah paham harus diselesaikan dengan perundingan. Namun belum kering tinta tanda tangannya dibubuhinya, Belanda sudah ingkar janji.

Di akhir penghujung tahun 1857, Belanda sudah mulai memainkan permainan liciknya dengan menekan Sultan Ismail Siak untuk menandatangani perjanjian. Hal ini, Sultan Ismail tidak bisa melepaskan diri dari tekanan Belanda. Karena beliau mempunyai hutang budi terhadap Belanda dalam pemulihan kembali beliau atas singgasana Kerajaan Siak.

Perjanjian Siak, yang lebih dikenal dengan Siak Tractaat, sangat ditentang oleh Sultan Ibrahim Mansur Syah. Karena dalam perjanjian ini Belanda mengakui wilayah Asahan, Deli, Langkat dan Tarniang sebagai wilayah Kerajaan Siak. Padahal Belanda tahu pasti bahwa Asahan, Deli, Langkat dan Tamiang merupakan daerah kedaulatan Aceh. Menanggapi perjanjian Siak, Sultan Ibrahim Mansur Syah mengambil tindakan :
1. Memprotes kesembronoan dan pelanggaran hak Aceh oleh Belanda.
2. Mengirim utusan pemeriksa ke Sumatera Timur untuk mempertegas sejauh mana kesetiaan negeri-negeri di bagian tersebut.

Awalnya Sultan Ibrahim Mansur Syah tidak memikirkan untuk memprotes perjanjian Siak langsung ke Jakarta. Namun pada tahun 1860 dua buah kapal Belanda yang masuk ke Kluang (pantai Barat) telah disita oleh pembesar Aceh karena melanggar peraturan Aceh yang berlaku. Atas perintah Sultan Ibrahim Mansur Syah, kedua kapal tersebut diseret ke Pantai Banda Aceh (Ibu kota Kerajaan Aceh). Akibat peristiwa ini diprotes oleh Belanda dengan mendatangkan korvet "Groningen" ke Aceh untuk menuntut penjelasan. Namun Sultan Ibrahim Syah tidak memberi perhatian akan hal ini. Maka terpaksalah korvet tersebut pulang lagi ke Priok (Jakarta) untuk meminta instruksi lebih jauh.
Tahun 1862 Gubernur Jenderal Belanda Sloet van de Beele menugaskan komandan Brutal da la Riviere dengan kapal perang “bromo” untuk memimpin perjalanan ke Aceh untuk menuntut penjelasan atas penyitaan 2 buah kapal Belanda di Kluang (Pantai Barat).

Menanggapi hal ini, Sultan Ibrahim Mansur Syah menegaskan bahwa dasar persoalaan ini adalah Belanda itu sendiri, karena Belanda telah melanggar wilayah Aceh dalam perjanjian Siak. Ketika Brutal bertanya sejauh mana wilayah Aceh, Sultan Ibrahim Mansur Syah dengan tegas menjawab bahwa tapal batas Aceh ke bagian selatan sampai ke tanah Putih Ayam Denak (batas Panai/Rokan).

Dalam kesempatan itu juga Sultan Ibrahim Mansur Syah memberitahukan agar persoalan tapal batas segera diselesaikan dengan perundingan. Sultan menegaskan bahwa Aceh tidak akan membiarkan setiap pelanggaran di wilayahnya, setiap tapak yang diserobot akan dipulihkannya kembali, jika perlu dengan kekuatan. Sultan mengatakan, Allah akan memberi bantuan kapadanya dalam mempertahankan wilayah kedaulatan Aceh.

Komandan Brutal da la Riviere melihat keadaan saat itu bahwa Sultan Ibrahim Mansur Suyah sangat kecewa. Untuk tidak mempertegang hubungan baik yang telah terjalin antara Aceh dan Belanda, Brutal menyarankan kepada Sultan Ibrahim Mansur Syah agar menulis sepucuk kepada Gubernur Jenderal Belanda di Jakarta dan ia sendiri bersedia menyerahkan surat tersebut kepada Gubernur Jenderal.

Pada tanggal 28 Desember 1862, Gubernur Jenderal Hindia Belanda membalas surat Sultan Aceh. Isinya, menyatakan persetujuan atas usul Sultan dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas dan meminta kesediaan Sultan Aceh untuk mengadakan perundingan dengan Residen Riau yang dalam hal ini akan bertindak sebagai wakil mutlak dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
Mungkin karena suatu maksud tertentu, surat Gubernur Jenderal tersebut baru dikirim kepada Sultan Aceh pada bulan September 1863 atau hampir setahun kemudian. Akan tetapi, sebelum menulis surat kepada Sultan Aceh, Gubernur Jenderal telah menulis surat kepada Residen Riau bertanggal 2 Maret 1862. Isinya, perintah untuk mengusahakan agar kekuasaan Belanda berlaku di daerah-daerah pesisir Sumatra Timur yang oleh Sultan Aceh masih dianggap berada di bawah kedaulatan Aceh.

Perihal balasan surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang meminta Sultan Aceh untuk berunding dengan Residen Riau. Dengan tegas Sultan Ibrahim Mansur Syah menolak permintaan tersebut dan hanya bersedia mengadakan perundingan dengan Gubernur Jenderal Padang. Hal ini disampaikan Sultan Ibrahim Mansur Syah ketika menerima kedatangan kembali komandan Brutal de la Riviere tahun 1863. Pada kesempatan itu juga, Sultan Ibrahim Mansur Syah menegaskan kembali tapal batas Aceh sebelah timur sampai ke Tanah Putih Ayam Denak.

Untuk melaksanakan perintah Gubernur Jenderal itu, Residen Riau datang ke Deli, Serdang, dan Asahan untuk membujuk kepala-kepala daerah di Sumatera Timur agar secara terus terang mengakui tunduk kepada Kerajaan Siak. Dari ketiga kepala daerah tersebut hanya Sultan Deli yang dengan sepenuh hati tunduk di bawah kehendak Belanda. Jadi, sejak pertengahan 1862 Belanda menempatkan pasukannya di Deli, Langkat, dan Batu Bara.

Tindakan Belanda yang telah menempatkan pasukannya di Deli, Langkat dan Batu Bara, dijawab oleh Sultan Aceh dengan mengirimkan beberapa kapal armadanya dibawah pimpinan Tuanku Hasyim (Tuanku Hasyim Banta Muda) yang berpangkalan di Pulau Kampai, Pangkalan Susu.

Inggris yang sejak semula tidak senang melihat cara-cara Belanda memperluas wilayah kekuasaannya di Sumatra Timur, juga mengenai pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya berulang kali terhadap Aceh sejak tahun 1862, kembali memberi peringatan kepada Belanda. Akan tetapi, peringatan Inggris itu tidak dihiraukan Belanda. Karena perjanjian Siak merupakan jalan pintas bagi Belanda menuju Aceh. Artinya, sebelum perjanjian Siak ditandatangani jalan menuju Aceh agak panjang karena ada kerajaan di daerah pesisir Sumatra Timur yang merupakan daerah taklukan Kerajaan Aceh. Namun, sesudah adanya perjanjian tersebut, telah menghantarkan Belanda langsung ke
perbatasan Aceh di sebelah timur.

Untuk menancapkan kekuasaannya di pesisir Sumatera Timur, Belanda bergerak cepat, pada tahun 1863 Belanda membuka perkebunan tembakau, Nienhuys di Deli. Saat itu Sultan Deli sudah mulai hidup dalam suasana yang lebih makmur dengan bantuan Belanda dan oleh karena itu dengan sendirinya merasakan kemajuan ekonomilah yang lebih penting.

Di sisi lain, Belanda terus mendesak Asahan yang dianggap masih keras kepala yang tetap setia kepada Sultan Aceh dan berharap agar diberi bantuan aktif dari Sultan Aceh untuk menghadapi serangan Belanda.
Dengan kelicikannya, Belanda menyebarkan berita palsu yang mana di tahun 1865 Belanda sudah siap untuk menyerang Aceh. Dengan berita palsu ini, Belanda mengharap akan berakibat kepada Aceh untuk memusatkan perhatiannya hanya di wilayah Aceh sendiri tanpa memperhatikan nasib Sumatera Timur dan Tamiang.

Seperti apa yang diharapkan oleh Belanda memperoleh hasilnya, dimana bantuan Aceh tidak pernah datang ketika Belanda telah memutuskan untuk menyerang Asahan dengan mengerahkan angkatan darat sekuat setengah batalyon infanteri, dengan staf 1 detasemen dari 1 perwira dengan 25 orang dari barisan meriam, dua Veldhouwitser dan dua mortir dari 12 jari, dua orang dokter opsir militer dan pegawai-pegawainya yang Sepanjang catatan resmi sumber Belanda, berjumlah 179 orang Belanda dan 227 orang "Bumiputera".

Untuk kekuatan lautnya,Belanda memberangkatkan 5 buah kapal perang yaitu Kapal "Jambi", "AmstBrdam", "Sindara", "Montrada","Delfzijl" dan "Dassoon" serta kapal-kapal jaga lainnya yang ada di Riau. Kapal-kapal ini mengangkut 1500 prajurit laut dengan 80 meriam. Dalam rombongan ini juga turut dibawa 150 orang hukuman yang hendak digunakan oleh Belanda menjadi tameng dibaris depan.

Rombongan besar ini ditetapkan akan diberangkatkan tanggal 30 Agustus 1865, tanggal 3 September singgah di Riau, selanjutnya menuju ke Batu Bara dan tiba disana tanggal 12 Semptember 1865. Karena kondisi pertahanan yang tidak begitu, akhirnya Batu Bara takluk.

Selanjutnya rombongan Belanda menuju ke Tanjung Balai (Ibukota Asahan). Penaklukan Asahan memakan waktu hingga 20 tahun. Di kemudian hari, Sultan Asahan, Ahmadsyah ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Tanjung Pinang. Bertahun-tahun dia diajak untuk kerjasama, namun ia menolaknya. Barulah sesudah sangat tua dan sesudah mengetahui bahwa Aceh pun sudah bertahun-tahun pula menghadapi sendiri agresi Belanda, Sultan Ahmadsyah bersedia menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada tanggal 25 Maret 1885 di Bengkalis. Beliaupun akhirnya ditabalkan kembali menjadi Sultan Asahan dengan upacara kehormatan.

Tidak lama setelah Asahan terpukul, Belanda segera mendatangkan kekuatannya ke Tamiang. Besarnya kekeuatan Belanda dan pentingnya pertahanan Aceh dipusatkan ke ibukota mengakibatkan Pulau Kampai tidak mungkin untuk dipertahankan.

Beberapa minggu sebelum kedatangan militer Belanda di Pulau Kampai, Tuanku Hasyim(Tuanku Hasyim Banta Muda) telah pulang ke Aceh. Kekuatan di Pulau Kampai yang diwakilkan kepada Tuanku Hitam, hanya sanggup mengadakan perlawanan hanya beberapa hari. Akhirnya Tuanku Hitam menarik mundur pasukannya ke Air Masin (Maja Pahit) untuk kemudian melanjutkan peperangan secara gerilya.

Tidak lama sesudah perlawanan Asahan berhasil dipatahkan, Sultan Serdang akhirnya menandatangani pengakuan setia kepada Belanda, dengan syarat wilayah Denai, Percut dan Sungai Tuan menjadi wilayah Serdang kembali.

Perjanjian Belanda-Aceh pada tahun 1857 yang isinya sangat jelas mengikat kaki Belanda agar tetap menjaga baik hubungan dengan Aceh dan tidak boleh menjajahnya, bagi Belanda rupanya itu hanya dimanfaatkan untuk mengulur waktu. Sebab setelah perjanjian itu disepakati dengan mudahnya Belanda menginjak kedaulatan Aceh di pesisir Sumatera Timur bahkan di tahun 1873 Belanda menyerang wilayah inti Kerajaan Aceh.

Akhirnya di tahun 1870 Sultan Ibrahim Mansur Syah pun mangkat. Dua orang puteranya laki-laki telah lehih dulu meninggal dunia, menyebabkan ia tidak mempunyai ahliwaris pengganti tahta Kerajaan. Karena itu para pembesar kerajaan yang berwenang bermufakat dan memutuskan, Tuanku Mahmud putera Sultan Ali Iskandar Syah, naik tahta. Umur Tuanku Mahmud waktu itu masih sekitar 14 tahun.

Penulis : Muhajir Saat ini aktif dalam Organisasi Mapesa (Masyarakat Peduli Sejarah Aceh)

Sabtu, 28 Maret 2015

Haba Peu Ingat keu Seujarah



Kesultanan Aceh Darussalam 1496–1903


Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada pada Ahad, 1 Jumadil awal 913 H atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496 - 1903), Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

Sejarah
Awal mula
Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidie, Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru.
Pada tahun 1528, Ali Mughayat Syah digantikan oleh putera sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar yang berkuasa hingga tahun 1571

Masa Kejayaan
Meskipun Sultan dianggap sebagai penguasa tertinggi, tetapi nyatanya selalu dikendalikan oleh orangkaya atau hulubalang. Hikayat Aceh menuturkan Sultan yang diturunkan paksa diantaranya Sultan Sri Alam digulingkan pada 1579 karena perangainya yang sudah melampaui batas dalam membagi-bagikan harta kerajaan pada pengikutnya. Penggantinya Sultan Zainal Abidin terbunuh beberapa bulan kemudian karena kekejamannya dan karena kecanduannya berburu dan adu binatang. Raja-raja dan orangkaya menawarkan mahkota kepada Alaiddin Riayat Syah Sayyid al-Mukamil dari Dinasti Darul Kamal pada 1589. Ia segera mengakhiri periode ketidak-stabilan dengan menumpas orangkaya yang berlawanan dengannya sambil memperkuat posisinya sebagai penguasa tunggal Kesultanan Aceh yang dampaknya dirasakan pada sultan berikutnya. 

Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607 - 1636) atau Sultan Meukuta Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pada tahun 1629, kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan semenanjung Melayu. Sayangnya ekspedisi ini gagal, meskipun pada tahun yang sama Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa penduduknya ke Aceh. 

Pada masa Sultan Alaidin Righayat Syah Sayed Al-Mukammil (kakek Sultan Iskandar Muda) didatangkan perutusan diplomatik ke Belanda pada tahun 1602 dengan pimpinan Tuanku Abdul Hamid. Sultan juga banyak mengirim surat ke berbagai pemimpin dunia seperti ke Sultan Turki Selim II, Pangeran Maurit van Nassau, dan Ratu Elizabeth I. Semua ini dilakukan untuk memperkuat posisi kekuasaan Aceh.

Kemunduran
Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus (1840) serta Bengkulu kedalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan.

Hal ini bisa ditelusuri lebih awal setelah kemangkatan Sultan Iskandar Tsani hingga serangkaian peristiwa nantinya, dimana para bangsawan ingin mengurangi kontrol ketat kekuasaan Sultan dengan mengangkat janda Iskandar Tsani menjadi Sultanah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ketakutan akan kembalinya Raja tiran (Sultan Iskandar Muda) yang melatar-belakangi pengangkatan ratu.

Sejak itu masa damai terasa di Aceh, para Ulèëbalang bebas berdagang dengan pedagang asing tanpa harus melalui pelabuhan sultan di ibukota. Lada menjadi tanaman utama yang dibudidayakan seantero pesisir Aceh sehingga menjadi pemasok utama lada dunia hingga akhir abad 19. Namun beberapa elemen masyarakat terutama dari kaum wujudiyah menginginkan penguasa nanti adalah seorang laki-laki bergelar Sultan. Mereka mengklaim bahwa pewaris sah masih hidup dan tinggal bersama mereka di pedalaman. Perang saudara pecah, mesjid raya, 

Dalam terbakar, kota Bandar Aceh dalam kegaduhan dan ketidak-tentraman. Menindaklanjuti pertikaian ini, Kadhi Malikul Adil (semacam mufti agung) Tgk. Syech Abdurrauf As-Singkily melakukan berbagai reformasi terutama perihal pembagian kekuasaan dengan terbentuknya tiga sagoe. Hal ini mengakibatkan kekuasaan sultanah/sultan sangat lemah dengan hanya berkuasa penuh pada daerah Bibeueh (kekuasaan langsung) semata.

Perang saudara dalam hal perebutan kekuasaan turut berperan besar dalam melemahnya Kesultanan Aceh. Pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah (1795-1824), seorang keturunan Sultan yang terbuang Sayyid Hussain mengklaim mahkota kesultanan dengan mengangkat anaknya menjadi Sultan Saif Al-Alam. Perang saudara kembali pecah namun berkat bantuan Raffles dan Koh Lay Huan, seorang pedagang dari Penang kedudukan Jauhar (yang mampu berbahasa Perancis, Inggris dan Spanyol) dikembalikan. Tak habis sampai disitu, perang saudara kembali terjadi dalam perebutan kekuasaan antara Tuanku Sulaiman dengan Tuanku Ibrahim yang kelak bergelar Sultan Mansur Syah (1857-1870).

Sultan Mansyur Syah berusaha semampunya untuk memperkuat kembali kesultanan yang sudah rapuh. Dia berhasil menundukkan para raja lada untuk menyetor upeti ke sultan, hal yang sebelumnya tak mampu dilakukan sultan terdahulu. Untuk memperkuat pertahanan wilayah timur, sultan mengirimkan armada pada tahun 1854 dipimpin oleh Laksamana Tuanku Usen dengan kekuatan 200 perahu. Ekspedisi ini untuk meyakinkan kekuasaan Aceh terhadap Deli, Langkat dan Serdang. Namun naas, tahun 1865 Aceh angkat kaki dari daerah itu dengan ditaklukkannya benteng Pulau Kampai

Sultan juga berusaha membentuk persekutuan dengan pihak luar sebagai usaha untuk membendung agresi Belanda. Dikirimkannya utusan kembali ke Istanbul sebagai pemertegas status Aceh sebagai vassal Turki Utsmaniyah serta mengirimkan sejumlah dana bantuan untuk Perang Krimea. Sebagai balasan, Sultan Abdul Majid I mengirimkan beberapa alat tempur untuk Aceh. Tak hanya dengan Turki, sultan juga berusaha membentuk aliansi dengan Perancis dengan mengirim surat kepada Raja Perancis Louis Philippe I dan Presiden Republik Perancis ke II (1849). Namun permohonan ini tidak ditanggapi dengan serius.
Kemunduran terus berlangsung dengan naiknya Sultan Mahmudsyah yang muda nan lemah ke tapuk kekuasaan. 

Serangkaian upaya diplomasi ke Istanbul yang dipimpin oleh Teuku Paya Bakong dan Habib Abdurrahman Az-zahier untuk melawan ekspansi Belanda gagal. Setelah kembali ke ibukota, Habib bersaing dengan seorang India Teuku Panglima Maharaja Tibang Muhammad untuk menancapkan pengaruh dalam pemerintahan Aceh. Kaum moderat cenderung mendukung Habib namun sultan justru melindungi Panglima Tibang yang dicurigai bersekongkol dengan Belanda ketika berunding di Riau.

Pada akhir November 1871, lahirlah apa yang disebut dengan Traktat Sumatera, dimana disebutkan dengan jelas "Inggris wajib berlepas diri dari segala unjuk perasaan terhadap perluasan kekuasaan Belanda di bagian manapun di Sumatera. Pembatasan-pembatasan Traktat London 1824 mengenai Aceh dibatalkan." Sejak itu, usaha-usaha untuk menyerbu Aceh makin santer disuarakan, baik dari negeri Belanda maupun Batavia. Para Ulee Balang Aceh dan utusan khusus Sultan ditugaskan untuk mencari bantuan ke sekutu lama Turki. Namun kondisi saat itu tidak memungkinkan karena Turki saat itu baru saja berperang dengan Rusia di Krimea. Usaha bantuan juga ditujukan ke Italia, Perancis hingga Amerika namun nihil. Dewan Delapan yang dibentuk di Penang untuk meraih simpati Inggris juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan alasan ini, Belanda memantapkan diri menyerah ibukota. Maret 1873, pasukan Belanda mendarat di Pantai Cermin Meuraksa menandai awal invasi Belanda Aceh.


Perang Aceh
Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh.

Pada tahun 1896 Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, memberikan saran kepada Belanda agar merangkul para Ulèëbalang, dan melumatkan habis-habisan kaum ulama. Saran ini baru terlaksanan pada masa Gubernur Jenderal Joannes Benedictus van Heutsz. Pasukan Marsose dibentuk dan G.C.E. Van Daalen diutus mengejar habis-habisan pejuang Aceh hingga pedalaman.

Pada Januari tahun 1903 Sultan Muhammad Daud Syah akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Panglima Polem Muhammad Daud, Tuanku Raja Keumala, dan Tuanku Mahmud menyusul pada tahun yang sama pada bulan September. Perjuangan di lanjutkan oleh ulama keturunan Tgk. Chik di Tiro dan berakhir ketika Tgk. Mahyidin di Tiro atau lebih dikenal Teungku Mayed tewas 1910 di Gunung Halimun. 

Pemerintahan
Sultan Aceh
Sultan Aceh atau Sultanah Aceh merupakan penguasa / raja dari Kesultanan Aceh. Sultan awalnya berkedudukan di Gampông Pande, Bandar Aceh Darussalam kemudian pindah ke Dalam Darud Dunia di daerah sekitar pendopo Gubernur Aceh sekarang. Dari awal hingga tahun 1873 ibukota berada tetap di Bandar Aceh Darussalam, yang selanjutnya akibat Perang dengan Belanda pindah ke Keumala, sebuah daerah di pedalaman Pidie.

Sultan/Sultanah diangkat maupun diturunkan atas persetujuan oleh tiga Panglima Sagoe dan Teuku Kadi Malikul Adil (Mufti Agung kerajaan). Sultan baru sah jika telah membayar "Jiname Aceh" (mas kawin Aceh), yaitu emas murni 32 kati, uang tunai seribu enam ratus ringgit, beberapa puluh ekor kerbau dan beberapa gunca padi. Daerah yang langsung berada dalam kekuasaan Sultan (Daerah Bibeueh) sejak Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah adalah daerah Dalam Darud Dunia, Mesjid Raya, Meuraxa, Lueng Bata, Pagarayée, Lamsayun, Peulanggahan, Gampông Jawa dan Gampông Pande.

Lambang kekuasaan tertinggi yang dipegang Sultan dilambangkan dengan dua cara yaitu keris dan cap. Tanpa keris tidak ada pegawai yang dapat mengaku bertugas melaksanakan perintah Sultan. Tanpa cap tidak ada peraturan yang mempunyai kekuatan hukum. 

Perangkat Pemerintahan
Perangkat pemerintahan Sultan kadang mengalami perbedaan tiap masanya. Berikut adalah badan pemerintahan masa Sultanah di Aceh:

Ø  Balai Rong Sari, yaitu lembaga yang dipimpin oleh Sultan sendiri, yang anggota-anggotanya terdiri dari Hulubalang Empat dan Ulama Tujuh. Lembaga ini bertugas membuat rencana dan penelitian.
Ø  Balai Majlis Mahkamah Rakyat, yaitu lembaga yang dipimpin oleh Kadli Maiikul Adil, yang beranggolakan tujuh puluh tiga orang; kira-kira semacam Dewan Perwakilan Rakyat sekarang.
Ø  Balai Gading, yaitu Lembaga yang dipimpin Wazir Mu'adhdham Orang Kaya Laksamana Seri Perdana Menteri; kira-kira Dewan Menteri atau Kabinet kalau sekarang, termasuk sembilan anggota Majlis Mahkamah Rakyat yang diangkat.
Ø  Balai Furdhah, yaitu lembaga yang mengurus hal ihwal ekonomi, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Menteri Seri Paduka; kira-kira Departemen Perdagangan.
Ø  Balai Laksamana, yaitu lembaga yang mengurus hal ihwal angkatan perang, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Laksamana Amirul Harb; kira-kira Departemen Pertahanan.
Ø  Balai Majlis Mahkamah, yaitu lembaga yang mengurus hal ihwal kehakiman/pengadilan, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Seri Raja Panglima Wazir Mizan; kirakira Departemen Kehakiman.
Ø  Balai Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengurus hal ihwal keuangan dan perbendaharaan negara, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Orang Kaya Seri Maharaja Bendahara Raja Wazir Dirham; kira-kira Departemen Keuangan.
Ø  Selain itu terdapat berbagai pejabat tinggi Kesultanan diantaranya
Ø  Syahbandar, mengurus masalah perdagangan di pelabuhan
Ø  Teuku Kadhi Malikul Adil, semacam hakim tinggi.
Ø  Wazir Seri Maharaja Mangkubumi, yaitu pejabat yang mengurus segala Hulubalang; kira-kira Menteri Dalam Negeri.
Ø  Wazir Seri Maharaja Gurah, yaitu pejabat yang mengurus urusan hasil-hasil dan pengembangan hutan; kira-kira Menteri Kehutanan.
Ø  Teuku Keurukon Katibul Muluk, yaitu pejabat yang mengurus urusan sekretariat negara termasuk penulis resmi surat kesultanan, dengan gelar lengkapnya Wazir Rama Setia Kerukoen Katibul Muluk; kira-kira Sekretaris Negara.

Ulèëbalang & Pembagian Wilayah

Pada waktu Kerajaan Aceh sudah ada beberapa kerajaan seperti Peureulak, Pasée, Pidie, Teunom, Daya, dan lain-lain yang sudah berdiri. Disamping kerajaan ini terdapat daerah bebas lain yang diperintah oleh raja-raja kecil. Pada masa Sultan Iskandar Muda semua daerah ini diintegrasikan dengan Kesultanan Aceh dan diberi nama Nanggroe, disamakan dengan tiga daerah inti Kesultanan yang disebut Aceh Besar. Tiap daerah ini dipimpin oleh Ulèëbalang. Pada masa Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah (1088 - 1098 H = 1678 - 1688 M) dengan Kadi Malikul Adil (Mufti Agung) Tgk. Syaikh Abdurrauf As-Sinkily dilakukan reformasi pembagian wilayah. Kerajaan Aceh dibagi tiga federasi dan daerah otonom. Bentuk federasi dinamakan Sagoe dan kepalanya disebut Panglima Sagoe

Berikut pembagian tiga segi (Lhée Sagoe):
Sagoe XXII Mukim, yang Kepala Sagoenya bergelar Sri Muda Perkasa Panglima Polem Wazirul Azmi. Kecuali menjadi kepala wilayahnya, juga diangkat menjadi Wazirud Daulah (Menteri Negara).

Sagoe XXV Mukim, yang Kepala Sagoenya bergelar Sri Setia Ulama Kadli Malikul 'Alam. Kecuali menjadi Kepala Wilayahnya, juga diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Kerajaan.

Sagoe XXVI Mukim, yang Kepala Sagoenya bergelar Sri Imeum Muda Panglima Wazirul Uzza. Kecuali menjadi Kepala Wilayahnya, juga diangkat menjadi Wazirul Harb (Menteri Urusan Peperangan).

Dalam setiap Sagoe terdapat Gampong. Setiap gampong memiliki sebuah Meunasah. Kemudian gampong itu membentuk Mukim yang terdapat satu Mesjid untuk melakukan shalat jumat sesuai mazhab Syafi'ie. Kecuali dari 3 wilayah Sagoe ini, semua daerah memiliki hak otonom yang luas Ulèëbalang yang diberi hak mengurus daerah otonom non Lhée Sagoe, secara teori adalah pejabat sultan yang diberikan Sarakata pengangkatan dengan Cap Sikureueng. Namun fakta di lapangan mereka adalah merdeka. Memang Sultan Aceh tidak dapat mengontrol semua Ulèëbalang yang telah menjadi pejabat di pedalaman. Dengan lemahnya pengontrolan ini sehingga mereka lambat laun tidak mau tunduk lagi dan mengindahkan kekuasaan Sultan. Mereka mulai berdagang dengan pedagang asing di pelabuhan mereka sendiri. Saudagar-saudagar yang terlibat dalam perdagangan luar negeri ini tidak mau menyetorkannya kepada petugas Sultan, tetapi menyetorkannya kepada Ulèëbalang langsung.  Ditegaskan juga dalam sarakata bahwa Ulèëbalang terikat dalam sumpah yang isinya sebagai berikut:
 
“ Demi Allah, kami sekalian hulubalang khadam Negeri Aceh, dan sekalian kami yang ada jabatan masing-masing kadar mertabat, besar kecil, timur barat, tunong baroh, sekalian kami ini semuanya, kami thaat setia kepada Allah dan Rasul, dan kami semua ini thaat setia kepada Agama Islam, mengikuti Syariat Nabi Muhammad Saw, dan kami semua ini taat setia kepada raja kami dengan mengikuti perintahnya atas yang hak, dan kami semuanya cinta pada Negeri Aceh, mempertahankan dari pada serangan musuh, kecuali ada masyakkah, dan kami semua ini cinta kasih pada sekalian rakyat dengan memegang amanah harta orang yang telah dipercayakan oleh empunya milik. Maka jika semua kami yang telah bersumpah ini berkhianat dengan mengubah janji seperti yang telah kami ikral dalam sumpah kami semua ini, demi Allah kami semua dapat kutuk Allah dan Rasul, mulai dari kami semua sampai pada anak cucu kami dan cicit kami turun temurun, dapat cerai berai berkelahi, bantah dakwa-dakwi dan dicari oleh senjata mana-mana berupa apa-apa sekalipun. Wassalam.”—Sumpah Ulee Balang

Dokumen sumpah itu kemudian disimpan oleh Wazir Rama Setia selaku Sekretaris Kerajaan Aceh, Said Abdullah Di Meuleuk, yang kemudian disimpan secara turun temurun oleh keturunannya hingga saat ini, khusus bagi rakyat yang termasuk dalam daerah wewenangnya, dalam hal ini ia boleh mengangkat seorang Kadi/hakim untuk membantunya. Sebagai penutup ditegaskan, sekiranya Ulée Balang gagal dalam melaksanakan tugasnya menurut hukum-hukum Allah, ia akan kehilangan kepercayaan atasannya. Diakhir sarakata itu dianjurkan Uleebalang itu menegakkan shalat lima waktu, melakukan sembahyang Jum'at, mengeluarkan zakat, mendirikan mesjid dan tempat-tempat ibadah lainnya, mendirikan dayah, dan sekiranya kuasa melakukan ibadah haji.


Perekonomian
Aceh banyak memiliki komoditas yang diperdagangkan diantaranya:
Minyak tanah dari Deli,
Belerang dari Pulau Weh dan Gunung Seulawah,
Kapur dari Singkil,
Kapur Barus dan menyan dari Barus.
Emas di pantai barat,
Sutera di Banda Aceh.

Selain itu di ibukota juga banyak terdapat pandai emas, tembaga, dan suasa yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Sedang Pidie merupakan lumbung beras bagi kesultanan.]Namun di antara semua yang menjadi komoditas unggulan untuk diekspor adalah lada.

Produksi terbesar terjadi pada tahun 1820. Menurut perkiraan Penang, nilai ekspor Aceh mencapai 1,9 juta dollar Spanyol. Dari jumlah ini $400.000 dibawa ke Penang, senilai $1 juta diangkut oleh pedagang Amerika dari wilayah lada di pantai barat. Sisanya diangkut kapal dagang India, Perancis, dan Arab. Pusat lada terletak di pantai Barat yaitu Rigas, Teunom, dan Meulaboh

Kebudayaan

Arsitektur
Gunongan dan Kandang Baginda (Balai Kembang Cahaya).
Tidak terlalu banyak peninggalan bangunan zaman Kesultanan yang tersisa di Aceh. Istana Dalam Darud Donya telah terbakar pada masa perang Aceh - Belanda. Kini, bagian inti dari Istana Dalam Darud Donya yang merupakan tempat kediaman Sultan Aceh telah berubah menjadi Kraton Meuligoe yang digunakan sebagai Pedopo Gubernur Aceh. Perlu dicatat bahwa pada masa Kesultanan bangunan batu dilarang karena ditakutkan akan menjadi benteng melawan Sultan. Selain itu, Masjid Raya Baiturrahman saat ini bukanlah arsitektur yang sebenarnya dikarenakan yang asli telah terbakar pada masa Perang Aceh - Belanda. Peninggalan arsitektur pada masa kesultanan yang masih bisa dilihat sampai saat ini antara lain Benteng Indra Patra, Masjid Tua Indrapuri, Komplek Kandang XII (Komplek Pemakaman Keluarga Kesultanan Aceh), Pinto Khop, Leusong dan Gunongan beserta Taman Ghairah yang luas dipusat Kota Banda Aceh.

Kesusateraan
Sebagaimana daerah lain di Sumatera, beberapa cerita maupun legenda disusun dalam bentuk hikayat. Hikayat yang terkenal diantaranya adalah Hikayat Malem Dagang yang berceritakan tokoh heroik Malem Dagang dalam settingan penyerbuan Malaka oleh Angkatan Laut Aceh. Ada lagi yang lain yaitu Bhikayat Malem Diwa, hikayat Banta Beuransah, Gajah Tujoh Ulee, Cham Nadiman, hikayat Pocut Muhammad, hikayat Perang Goempeuni, hikayat Habib Hadat, kisah Abdullah Hadat dan hikayat Prang Sabi

Salah satu karya kesusateraan yang paling terkenal adalah Bustanus Salatin (taman para raja) karya Syaikh Nuruddin Ar-Raniry disamping Taj al-salatin (1603), Sulalat al-Salatin (1612), dan Hikayat Aceh (1606-1636). Selain Ar-Raniry terdapat pula penyair Aceh yang agung yaitu Hamzah Fansuri dengan karyanya antara lain Asrar al-Arifin (Rahasia Orang yang Bijaksana), Sharab al-Asyikin (Minuman Segala Orang yang Berahi), Zinat al-Muwahidin (Perhiasan Sekalian Orang yang Mengesakan), Syair Si Burung Pingai, Syair Si Burung Pungguk, Syair Sidang Fakir, Syair Dagang dan Syair Perahu.

Karya Agama
Para ulama Aceh banyak terlibat dalam karya di bidang keagamaan yang dipakai luas di Asia Tengga. Syaikh Abdurrauf menerbitkan terjemahan dari Tafsir Alqur'an Anwaarut Tanzil wa Asrarut Takwil, karangan Abdullah bin Umar bin Muhammad Syirazi Al Baidlawy ke dalam bahasa jawi.
Kemudian ada Syaikh Daud Rumy menerbitkan Risalah Masailal Muhtadin li Ikhwanil Muhtadi yang menjadi kitab pengantar di dayah sampai sekarang. Syaikh Nuruddin Ar-Raniry setidaknya menulis 27 kitab dalam bahasa melayu dan arab. Yang paling terkenal adalah Sirath al-Mustaqim, kitab fiqih pertama terlengkap dalam bahasa melayu. Militer

Pada masa Sultan Selim II dari Turki Utsmani, dikirimkan beberapa teknisi dan pembuat senjata ke Aceh. Selanjutnya Aceh kemudian menyerap kemampuan ini dan mampu memproduksi meriam sendiri dari kuningan. 

Tradisi kesultanan
Ø  Tradisi Meugang
Ø  Tradisi Peusijuk
Ø  Tradisi Tung Dara Baro
Ø  Tradisi Minum Kopi
Ø  Tradisi Kenduri Apam
Ø  Tradisi Mano Meupa
Ø  Tradisi Pelantikan Sultan Aceh

  Gelar
Ø  Sultan
Ø  Sultanah
Ø  Teungku
Ø  Tuanku
Ø  Pocut
Ø  Teuku
Ø  Cut
Ø  Laksamana
Ø  Meurah

Pewaris Kesultanan Aceh
Keturunan atau keluarga Kesultanan Aceh saat ini hidup sebagai rakyat biasa, mereka tinggal dirumah yang sama seperti masyarakat pada umumnya, Tuanku Raja Yusuf merupakan salah satu keturunan dari Sultan Muhammad Daud Syah Johan Berdaulat, saat ini beliau bekerja sebagai pegawai negeri, beliau juga sering diundang untuk menghadiri acara-acara penting yang berhubungan dengan Kesultanan Aceh.( Sumber Wikipedia)