Selasa, 21 Oktober 2014

Seni Murni dan Seni Rupa Terapan Aceh


Seni Murni  :
Tari Saman 

 Telah tumbuh dan berkembang di daerah Aceh Tengah khususnya dalam masyarakat Gayo.


Tari Seudati

Ija Songket/ kain songket
Kain tenun Kain tenun Songket (berfungsi sebagai pakaian adat)

Ija Songket/ kain songket kini hanya digunakan pada upacara-upacara tertentu, meskipun demikian, semangat untuk melestarikan Kain songket tetap diupayakan agar Kain songket tak menghilang begitu saja ditelan perubahan jaman.
Salah satunya adalah upaya untuk membuat Kain songket lebih nyaman digunakan dengan mengembangkan material yang digunakan untuk membuat Kain songket. Dari benang katun kasar, mulai diganti ke serat yang lebih halus sehingga makin nyaman untuk digunakan.

Pakaian Adat Aceh
Pakaian adat Aceh dilengkapi dengan beberapa macam pernik  yang biasa selalu dikenakan pada acara-acara tertentu. Pernik-pernik tersebut antara lain :

Keureusang



Keureusang adalah perhiasan yang memiliki ukuran panjang 10 Cm dan lebar 7,5 Cm. Perhiasan dada yang disematkan di baju wanita (sejenis bros) yang terbuat dari emas bertatahkan intan dan berlian. Bentuk keseluruhannya seperti hati yang dihiasi dengan permata intan dan berlian sejumlah 102 butir. Keureusang ini digunakan sebagai penyemat baju (seperti peneti) dibagian dada. Perhiasan ini merupakan barang mewah dan yang memakainya adalah orang-orang tertentu saja sebagai perhiasan pakaian harian.

Phatam Dhoe

 Phatam Dhoe adalah salah satu perhiasan dahi wanita Aceh. Biasanya dibuat dari emas/perak yang disepuh emas. Bentuknya seperti mahkota. Terbagi atas tiga bagian yang satu sama lainnya dihubungkan dengan engsel. Di bagian tengah terdapat ukuran kaligrafi dengan tulisan-tulisan Allah dan di tengahnya terdapat tulisan Muhammad motif ini disebut Bungong Kalimah yang dilingkari ukiran bermotif bulatan-bulatan kecil dan bunga.

Peuniti
  
Peuniti ialah Seuntai Peun iti yang terbuat dari emas; terdiri dari tiga buah hiasan motif Pinto Aceh. Motif Pinto Aceh dibuat dengan ukiran piligran yang dijalin dengan motif bentuk pucuk pakis dan bunga. Pada bagian tengah terdapat motif  boheungkot (bulatan-bulatan kecil seperti ikan telur). Motif Pinto Aceh ini diilhami dari bentuk pintu Rumah Aceh yang sekarang dikenal sebagai motif ukiran khas Aceh. Peuniti ini dipakai sebagai perhiasan wanita, sekaligus sebagai penyemat baju.

 Simplah

Simplah merupakan suatu perhiasan dada untuk wanita. Terbuat dari perak sepuh emas. Terdiri dari 24 buah lempengan segi enam dan dua buah lempengan segi delapan. Setiap lempengan dihiasi dengan ukiran motif bunga dan daun serta permata merah di bagian tengah. Lempengan-lempengan tersebut dihubungkan dengan dua untai rantai. Simplah mempunyai ukuran panjang dan lebar masing-masing 51 cm.

 Subang Aceh
 

Subang Aceh memiliki diameter dengan ukuran 6 cm. Subang terbuat dari emas dan permata. Bentuknya seperti bunga matahari dengan ujung kelopaknya yang runcing-runcing. Bagian atas berupa lempengan yang berbentuk bunga Matahari disebut "Sigeudo Subang". Subang ini disebut juga subang bungong mata uro.

 Taloe Jeuem

Seuntai tali jam yang terbuat dari perak sepuh emas. Terdiri dari rangkaian cincin-cincin kecil berbentuk rantai dengan hiasan bentuk ikan (dua buah) dan satu kunci. Pada kedua ujung rantai terdapat kait berbentuk angka delapan. Tali jam ini merupakan pelengkap pakaian adat laki-laki yang disangkutkan di baju.

Seni Terapan  :

Rumah Aceh (berfungsi sebagai tempat tinggal/rumah adat)
Rencong (berfungsi sebagai senjata)
Tombak Aceh (digunakan dalam upacara kebesaran raja)

Partai Aceh Dukung Pemerintah Perjuangkan UUPA

Tuesday, 21 October 2014 23:04   
BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) memberikan dukungan besar kepada pemerintah setempat untuk memperjuangkan turunan Undang Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait dengan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) yang belum disahkan pusat.

“Kita harus memberikan dukungan besar kepada Pemerintah Aceh memperjuangkan butir-butir perjanjian bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh yang berkaitan beberapa PP tersebut,” kata Juru Bicara DPA PA Suadi Sulaiman di Banda Aceh, hari ini.

Disebutkan beberapa PP yang hingga kini belum disahkan itu antara lain tentang kekuasaan dan kewenangan yang bersifat nasional di Aceh, pembagian hasil migas, dan pertanahan. Persatuan dan kesatuan Aceh menjadi modal utama untuk mewujudkan impian daerah ini dari berbagai sektor. “Mari kita seayun langkah dan seimbang bahu untuk Aceh. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh harus benar-benar mampu melakukan komunikasi langsung dengan rakyat dan semua pihak secara intens,” katanya menambahkan.

Suadi mengatakan, keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan sesuatu sangat dibutuhkan keberpihakan semua elemen masyakat yang bersinergis dengan kepekaan pemerintah juga terhadap aspirasi rakyat.

“Ditengah perjalanan Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf kita harapkan mampu menyelesaikan turunan UUPA tersebut dengan bekerja ekstra. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, kita harapkan juga tetap memberikan perhatian khusus kepada Aceh,” katanya.

Dipihak lain, Suadi Sulaiman juga menyesalkan pernyataan anggota “Tuha Peuet” Partai Aceh Tgk Zakaria Saman yang menyebutkan Aceh tidak butuh bendera, dan hanya meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menuntaskan berbagai butir MoU Helsinki dan UUPA.

“Apa yang dikatakan Tgk Zakaria Saman itu benar dan patut kita dukung bersama, namun berkaitan dengan bendera Aceh sebenarnya bukan lagi suatu persoalan, dan itu sudah selesai. Bendera Aceh sudah sah secara hukum berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh,” kata dia.

Bahkan penetapan Qanun tersebut, dia menjelaskan dilakukan secara aklamasi yang mendapatkan persetujuan bersama dari semua fraksi di DPRA yang merupakan refresentatif rakyat Aceh dan partai politik baik nasional maupun lokal.

Penetapan dan pengesahan bendera juga satu mandat bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Aceh yang termaktub dalam perjanjian Helsinki dan UUPA.

Sesuai Undang Undang Nomor 32/2004 ditegaskan bahwa masa klarifikasi untuk sebuah aturan (qanun untuk Aceh) selambat-lambatnya 60 hari, kata Suadi Sulaiman. (WOL)

Gubernur Aceh Rotasi Pejabat Eselon II




BANDA ACEH - Gubernur Aceh Zaini Abdullah kembali melakukan rotasi sejumlah pejabat eselon II di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Aceh.

Pelantikan yang dilangsungkan di Aula Serbaguna kantor gubernur hari ini, di hadiri sejumlah pejabat eselon dan tamu undangan lainnya.

Sekda Aceh Dermawan yang mewakili Gubernur saat pelantikan pejabat eselon II mengatakan, pelaksanaan pelantikan hari ini merupakan momen penting yang harus dimaknai sebagai upaya penguatan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dilingkup pemerintahan Aceh.

Rotasi dan mutasi pejabat, kata Sekda, juga dapat dimaknai sebagai upaya Pemerintah Aceh dalam mendorong keberhasilan reformasi birokrasi yang saat ini sedang digulirkan pemerintah.

"Kami terus memantau dan mengevaluasi jabatan strategis guna mendapatkan sosok yang memiliki kualifikasi dalam menjalankan program pemerintahan," katanya.

Pejabat eselon II yang dilantik hari ini diantaranya adalah: Taqwallah sebagai staf ahli gubernur, Yani, sebagai kepala Dinas Kesehatan, Syahrul staf ahli gubernur, Fahrul Jamal, Kepala BLUD RSUDZA, Mustafa, staf ahli gubernur, Hasanudin Darjo kepala badan arsip dan perpustakaan, Iskandar Idris, Kepala Badan Ketahanan Pangan, M Jafar, staf ahli gubernur, Bustami Usman, kepala Badan Pendidikan Dayah, Diadudin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Lukman Yusuf, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Aznal Zahri kepala Biro Umum , Mahyuzar kepala biro humas, dan Arifin kepala biro administrasi dan pembangunan. (WOL 20 Oktober 2014)

Sukee


Keturunan atau sukee dalam bahasa Aceh dikenal sejak zaman Sultan Ala’uddin Ri’ayat Syah yang diperkirakan pada tahun 1537 Masehi. Sultan Ala’uddin juga dikenal dengan nama dan sebutan lain, yakni Sultan Alaudin Al Qahhar, Al-Kahhar atau Al-Kahhas setelah mangkat menjadi sultan. 
 
Terdapat empat kaum atau dalam bahasa Aceh disebut kawom, untuk mengenal hal tersebut masyarakat sering mengingatnya dengan lantunan baik itu melalui syair dan sajak yakni sebagai berikut:  

" Sukee Lhee Reutoh ban aneuk drang; Sukee Ja Sandang jeura haleuba; Sukee Tok Batee na bacut-bacut; Sukee Imum Peuet nyang gok-gok donya "   

Bila diartikan menjadi “Kaum Tiga Ratus sebagai biji drang, sebangsa kacang tanah yang tumbuh setelah musin memotong padi; segala jerami mati lalu tumbuh sendiri pohon drang dengan subur. Kaum Ja Sandang sebagai jeura haleuba (biji kelabat) warna kuning. Biji ini digunakan untuk campuran menghilangkan bau hanyir. Biji tersebut lebih besar sedikit dari biji drang. Kaum Ja Batee atau disebut Tok Batee bacut-bacut, yakni hanya sedikit. Kaum Imum Peuet, mereka yang mengguncang dunia maksudnya berpengaruh besar dan berperanan penting dalam pemerintahan.” 

Syair yang sering dikenal dalam masyarakat tersebut, kini juga populer dinyanyikan oleh seniman asal Aceh, Rafly dalam albumnya Surga Firdaus dengan judul Sukee 300. Jadi, secara tidak langsung banyak juga orang Aceh yang lupa dengan keberadaan kawom dan suku yang berada di Aceh. Sehingga tidak mengherankan, jika sekarang orang akan bertanya-tanya dengan sukee, bahasa apa itu serta apa maksudnya.  

Asal muasal sebutan Lhee Reutoh atau “Tiga Ratus”, menurut cerita suatu ketika terjadi sengketa hebat antara golongan rakyat asli sekitar tiga ratus orang, dengan golongan pendatang Hindu sekitar empat ratus. Persengketaan hampir saja disusul dengan bentrok senjata antara dua golongan tersebut yang dipicu oleh kasus perzinahan. Namun, ditengah kecamuk tersebut, hadirlah penengah untuk memberikan jalan keluar dari persengketaan yang berlangsung. 

Mereka yang bersalah akhirnya menerima keputusan, sehingga kesalahan mereka dimaafkan dan kedua pihak kemudian mengikat silaturrahmi dengan akrab. Cerita ini memang tidak terjamin kebenarannya, karena ada pendapat yang menyatakan bahwa sebutan lhee reutoh dimaksudkan 300 keluarga atau 300 pria yang sanggup berperang, bahwa yang dimaksud disini adalah persekutuan (konfederasi) zaman dulu dan pasti terjadi dalam masa kesukaran atau perjuangan bersama. 

Ja Sandang atau Tok Sandang. ja atau to yang berarti nenek moyang, kedua nama tersebut juga disebut Eumpee (dalam bahasa Melayu: empu). Sedangkan Cut berarti kecil, dipakai untuk awal nama pria atau wanita terkemuka. Sandang yang sebenarnya berarti membawa sesuatu di bawah lengan yang diikat pada tali yang melingkar bahu, nama ini masih melekat pada seorang pria saudara lelaki dan banta dari Teuku Nek yang sekarang disebut Teuku Sandang.  

Selain ada cerita turun temurun di kawasan Mukim XXII, wilayah suku pribumi Manteue atau sering disebut sekarang daerah Lampanah yang menceritakan bahwa ketika Sultan Al-Kahhar berangkat ke Pidie untuk suatu pengamanan, maka melewati Mukim XXII Lampanah dan mengalami kehausan, tiba-tiba saja dia bertemu dengan orang penyandang nira (ie jok). Orang tersebut menawarkan air niranya kepada Sultan dan menyambutnya dengan begitu rasa lega terutama setelah selesai meminumnya.  

Sultan pun berterima kasih dan mengundang orang tersebut ke Dalam (sebutan Istana) di Banda Aceh untuk memberikan dia penghargaan sebagai tanda balas jasa atas kebaikan yang diberikannya kepada Sultan. Namun, orang tersebut pun bertanya, bagaimana bisa dia masuk ke Dalam dan dikenal oleh para pengawal istana. Sultan pun memberi petunjuk kepada orang tersebut dengan menyandang bambu (pacok) nira serta memberikan tanda sehelai daun kelapa di kepalanya. Akhir cerita setiap kali Ja Sandang pergi ke Istana, lambat laun diangkat oleh Sultan menjadi kadi dengan gelar Malikul 'Adil (Malikon Ade) karena dipercaya sebagai orang baik. 
Ja Batee atau Tok Batee, menurut cerita ketika Sultan Al-Kahhar merencanakan pembangunann sebuah istana batu, maka dikeluarkan perintah supaya golongan pendatang dari luar daerah ini bergotong royong untuk mencari dan membawa batu-batu untuk pembangunan istana. Tiba-tiba pada suatu hari golongan ini saat mengumpulkan batu, Sultan memberikan seruan bahwa pencarian batu bisa dihentikan dan sudah cukup (tok batee). Sejak itulah golongan tersebut dinamakan kaum Tok Batee.

Sedangkan kawom terakhir yang dikenal dengan Imum Peueut (Empat Imam) disebabkan karena mereka menempati empat mukim, yaitu Tanoh Abe, Lam Loot, Montasik dan Lam Nga. Setiap mukim yang didiami dikepalai oleh seorang imam masing-masing dan kesemuanya ada empat imam sehingga menjadi Imum Peueut. Memang jika dilihat lebih telisik, Imum Peueut menunjukkan persekutuan berbeda dibandingkan tiga sukee (Lhee Reutoh, Ja Sandang dan Tok Batee)

Perlu diketahui bahwa jabatan Imum sama sekali terpisah dari kawom. Imum ini bertugas sebagai pemimpin dalam hal ibadah dan tidak memperoleh pangkat apa pun di dalam masyarakat. Selain itu juga ada Imum yang menjadi kepala daerah (mukim), jabatan yang dimaksud adalah penguasa yang membentuknya tentu ada hubungan dengan agama. 

Begitulah sederatan kisah Sukee atau keturunan dalam masyarakat Aceh, yang sampai saat ini cukup banyak mengalami kehilangan identitas diri dalam masyarakat Aceh sendiri, hadirnya sukee dalam masyarakat Aceh terjadi sama sekali tidak membuat perbedaan yang sangat berarti, melainkan sebagai media penyatu umat yang dinilai oleh bangsa luar sebagai bentuk susunan kesempurnaan keturunan yang lengkap sekali. (sumber: Sejarah Aceh)

Kesultanan Benua Tamiang

Atjeh Pusaka - Kesultanan Benua Tamiang merupakan kerajaan Islam tertua di Aceh, Indonesia, setelah Kesultanan Perlak. Belum ditemukan data dan sumber yang pasti tentang kapan masuknya Islam, proses perkembangannya, hingga mulai terbentuk Kesultanan Benua Tamiang yang telah dipengaruhi oleh sistem politik yang berasaskan Islam. Berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu masa awal pembentukan Negeri Tamiang sebagai cikal bakal berdirinya Kesultanan Benua Tamiang. 
 
Bukti adanya Negeri Tamiang adalah bersumber dari data-data sejarah, seperti dalam Prasasti Sriwijaya, buku Wee Pei Shih yang mencatat Negeri Kan Pei Chiang (Tamiang), dan buku Nagarakertagama yang menyebut "Tumihang", serta benda-benda peninggalan budaya yang terdapat pada situs Tamiang. 

Pada tahun 960, di wilayah Aceh Timur telah berkuasa seorang raja di Negeri Tamiang bernama Tan Ganda. Negeri ini berpusat di Bandar Serang jaya. Bandar ini pernah diserang oleh Raja Indra Cola I yang menyebabkan Raja Tan Ganda meninggal. Anak Raja Tan Ganda, Tan Penuh berhasil melarikan diri dari serangan itu. Ketika kondisi Negeri Tamiang telah aman, ia memindahkan pusat pemerintahan ke daerah pedalaman, yaitu Bandar Bukit Karang, di dekat Sungai Simpang Kanan. Sejak saat pemindahan itu, maka mulai berdirilah Kerajaan Bukit Karang dengan raja-rajanya sebagai berikut: Tan Penuh (1023-1044); Tan Kelat (1044-1088); Tan Indah (1088-1122); Tan Banda (1122-1150); dan Tan Penok (1150-1190).
Sepeninggalan Tan Penok, karena tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkatnya bernama Pucok Suloh diangkat sebagai raja yang menggantikan dirinya.

Sejak saat itu, Kerajaan Bukit Karang dikuasai oleh Dinasti Sulooh, dengan rara-rajanya sebagai berikut: Raja Pucok Suloh (1190-1256); Raja Po Pala (1256-1278); Raja Po Dewangsa (1278-1300); dan Raja Po Dinok (1300-1330). Pada akhir pemerintahan Raja Po Dinok (1330), sebuah rombongan para da‘i yang dikirim oleh Sultan Ahmad Bahian Syah bin Muhammad Malikul Thahir (1326-1349) dari Samudera Pasai tiba di Tamiang. Kedatangan para da‘i itu tidak mendapat respon positif oleh Raja Po Dinok. Ia menyerang rombongan tersebut yang menyebabkan dirinya tewas di medan perang. Sejak saat itulah, Islam mulai berkembang di Tamiang. 

Masa Kesultanan Benua Tamiang
Proses islamisasi di Tamiang berlangsung relatif singkat. Setelah masuknya rombongan da‘i ke Tamiang dan melakukan dakwah keagamaan, banyak rakyat Tamiang yang kemudian memeluk Islam. Berdasarkan kesepakatan antara Sultan Ahmad Bahian Syah dengan para bangsawan dan rakyat Tamiang yang telah memeluk Islam, maka ditunjuklah Sultan Muda Setia sebagai Sultan I di Kesultanan Benua Tamiang (1330-1352). Dengan demikian, kesultanan ini mulai berdiri pada tahun 1330. Pusat pemerintahan kesultanan ini letaknya kini di Kota Kualasimpang. 

Di akhir pemerintahan Sultan Muda Setia (1352), Kesultanan Benua Tamiang diserang oleh Kerajaan Majapahit. Mangkubumi Muda Sedinu ternyata mampu mengatasi serangan tersebut, meski kondisi Kesultanan Benua Tamiang sempat porak-poranda.
Atas kemampuannya tersebut, Mangkubumi Muda Sedinu dipercaya menggantikan kedudukan Sultan Muda Sedia pada tahun 1352, namun bukan dalam kedudukannya sebagai sultan, hanya sebagai pemangku sultan saja. Pada masa pemerintahan Muda Sedinu ini, pusat pemerintahan kesultanan dipindahkan ke Pagar Alam (kini letaknya sekitar daerah Simpang Jenih) karena alasan keamanan dan pertahanan. Pemerintahan Muda Sedinu berakhir pada tahun 1369. 

Tahta kekuasaan kesultanan kemudian beralih ke Sultan Po Malat sebagai Sultan II (1369-1412). Pada masanya, serangan Majapahit masih berlanjut hingga menyebabkan kegiatan penyebaran Islam di kesultanan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penggantinya, Sultan Po Tunggal atau Sultan III (1412-1454) juga tidak dapat berbuat banyak. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Sultan Po Tunggal hanya mengkoordinir kekuatan baru dan menyusun pemerintahan kembali. 

Keadaan baru dapat kembali stabil pada masa pemerintahan Sultan Po Kandis atau Sultan IV (1454-1490). Pada masanya, pusat pemerintahan kesultanan dipindahkan dari Pagar Alam ke Kota Menanggini (kini bernama Karang Baru). Kegiatan penyiaran Islam kembali dapat dilakukan pada masa ini. Sultan Po Kandis memprioritaskan kegiatan pendidikan Islam dan pembinaan seni budaya yang bernafaskan Islam sebagai program utama pemerintahannya.
Sultan Po Kandis digantikan oleh anaknya sendiri, Sultan Po Garang sebagai Sultan V (1490-1528). Oleh karena tidak mempunyai anak, ia kemudian digantikan oleh menantunya Po Kandis, ipar Po garang, yang bernama Pendekar Sri Mengkuta (1528-1558). 

Peristiwa penting yang terjadi pada masa Sultan VI ini adalah penggabungan Tamiang menjadi bagian dari Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1530). Ketika itu Sultan Ali Mughayat Syah gencar mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di Aceh dalam satu federasi yang kokoh, yang tujuannya adalah sebagai strategi penting untuk menghadapi serangan Portugis. Masa pemerintahan Sultan VI ini dapat dikatakan sebagai masa berakhirnya Kesultanan Benua Tamiang. 

Silsilah
Urutan sultan-sultan yang berkuasa di Kesultanan Benua Tamiang adalah sebagai berikut:
  1. Sultan Muda Setia (1330-1352)
  2. Mangkubumi Muda Sedinu (1352-1369)
  3. Sultan Po Malat (1369-1412)
  4. Sultan Po Kandis (1454-1490)
  5. Sultan Po Garang (1490-1528)
  6. Pendekar Sri Mengkuta (1528-1558) 
Periode Pemerintahan
Kesultanan Benua Tamiang dapat eksis selama dua abad lebih (1320-1558). Selama rentang waktu yang panjang itu, kesultanan ini pernah mengalami masa pasang surut. Kesultanan ini kini telah masuk ke dalam sistem pemerintahan masa modern, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang. Terbentuknya kabupaten ini didasarkan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2002, tertanggal 10 April 2002. Pada tanggal 2 Juli 2002, kabupaten ini resmi menjadi kabupaten otonom yang terpisah dari Kabupaten Aceh Timur. 

Negeri Tamiang pada masa lalu pernah terpecah dua hingga menjadi dua kerajaan yakni Kerajaan Karang dan Kerajaan Benua Tunu. Tapi kedua kerajaan itu tetap tunduk pada negeri Karang. Dalam buku Tamiang Dalam Lintas Sejarah yang ditulis oleh H.Ir. Muntasir Wan Diman secara ringkas disebutkan bahwa Kerajaan Tamiang dijadikan dua kerajaan otonom.
Pada masa pemerintahan Raja Proomsyah yang kimpoi dengan Puteri Mayang Mengurai anak Raja Pendekar Sri Mengkuta tahun 1558 menjadi Raja Islam kedelapan dengan pusat pemerintahan di Desa Menanggini. 

Sementara itu Raja Po Geumpa Alamsyah yang kimpoi dengan Puteri Seri Merun juga anak Raja Pendekar Sri Mengkuta memerintah di Negeri Benua sebagai Raja Muda Negeri Simpang Kiri Raja Benua Tunu. 

Diuraikan Muntasir bahwa Kerajaan Karang muncul setelah Tan Mudin Syari (Raja Islam Tamiang ke 10) wafat, lalu diganti kemanakannya yang bergelar “Tan Kuala” (Raja Kejuruan Karang I) yaitu putera dari Raja Kejuruan Tamiang Raja Nanjo (Banta Raja Tamiang). Raja Kejuruan Karang Tan Kuala memerintah 1662 -1699 merupakan pengganti turunan Suloh.
Setelah Raja Tan Kuala meninggal dunia digantikan Raja Mercu yang bergelar Raja Kejuruan Mercu yang merupakan Raja Kejuruan Karang II. Pusat pemerintahan Raja Kejuruan Karang II di Pantee  Tinjo. Raja Kejuruan Karang II berdaulat 1699 - 1753 berlangsung aman dan tenteram. 

Penggantinya Raja Kejuruan Banta Muda Tan egia berdaulat 1753 - 1800 merupakan Kerajaan Karang III. Selanjutnya Raja Karang III diganti Raja Sua yang bergelar Raja Kejuruan Sua (Raja Karang IV) memerintah 1800 - 1845 . Raja Sua diganti Raja Achmad Banta dengan gelar Raja Ben Raja Tuanku di Karang sebagai Raja Kejuruan Karang V yang memerintah 1845 - 1896 . 

Pada masa raja ini-lah terjadi peperangan Aceh dengan Belanda 1873-1908 dan melalui peperangan itu, Raja Kejuruan Karang V meninggal dunia dalam tawanan Belanda.
Penggantinya adalah putranya sendiri bernama Raja Muhammad bergelar Raja Silang sebagai Raja Kejuruan Karang ke VI. Raja Silang memerintah setelah lepas dari tawanan Belanda sejak tahun 1901 - 1925. Setelah Raja Silang meninggal dunia dimakamkan di belakang Masjid Desa Tanjung Karang. Makamnya saat ini sudah dipugar oleh pihak Dinas Kebudayaan Provinsi Aceh. 

Pengganti Raja Silang adalah Tengku Muhammad Arifin sebagai Raja Kejuruan Karang ke VII yang merupakan Raja Kejuruan Karang terakhir memerintah tahun 1925 - 1946. Pada masa pemerintahan Tengku Muhammad Arifin dia membangun Istana Karang yang saat ini dikuasai pihak Pertamina Rantau karena sebelumnya keluarga Raja Kejuruan Karang telah menjualnya kepada seorang pengusaha yang bernama Azis.Tapi sekitar tahun 1999 terjadi bencana alam menyemburnya gas panas akibat dari pengeboran gas yang dilakukan pihak Pertamina.
Pemilik istana Azis disebut-sebut meminta ganti rugi kepada Pertamina.Karena sudah diganti rugi oleh pihak Pertamina sehingga istana tersebut dikuasai Pertamina. Belakangan kabarnya istana itu telah dihibahkan Pertamina kepada Pemkab Aceh Tamiang.

Karenanya sekarang istana tersebut dijadikan Kantor Perpustakaan dan Arsip Pemkab Aceh Tamiang sebagian dan sebagian lagi dijadikan Kantor Penghubung Kodim 0104 Aceh Timur.
Sementara halaman istana tersebut saat ini selalu dibuat acara seremonial keramaian masyarakat.Jika melewati Aceh Tamiang, istana tersebut bisa dilihat karena letaknya persis sekitar 30 meter dari jalan Negara Medan - Banda Aceh yang masuk wilayah Desa Tanjung Karang Kecamatan Karang Baru. 

Kini turunan Tengku Muhammad Arifin salah seorangnya yang masih hidup adalah H Helmi Mahera Almoejahid Mantan anggota DPD/ MPR-RI yang berkantor di Gedung MPR-RI  Jakarta. Ibundanya Hj Tengku Mariani adalah putri Tengku Muhammad Arifin Raja Kejuruan Karang VII. Tengku Hj Mariani dipersunting sebagai isteri salah seorang pelaku sejarah Aceh pada zaman DI/ TII yang bernama Tgk H Amir Husin Almoejahid (kedua ibunda dan ayahanda H Helmi Mahera Almoejahid ) telah meninggal dunia dan saat ini H Helmi berdomisili di Istana Kecil Kerajaan Karang VII bersama keluarga dan turunan Raja Kejuruan Karang. 

Lintas sejarah mengenai Raja Karang berakhir sampai dengan Tengku Muhammad Arifin yang menyisakan sebuah istana yang kini tak jelas siapa pemiliknya. Sebab meskipun kabarnya sudah dihibahkan Pertamina, tapi berita acara serah terimanya tidak ada di daftar kepemilikan asset Pemkab Aceh Tamiang. Karena itu bukti sejarah tentang istana Raja Silang harus segera ditelusuri pihak Pemkab Aceh Tamiang. 

Kemudian lintasan Kerajaan Benua Tunu diceritakan dalam buku yang sama yang di tulis oleh H.Ir. Muntasir Wan Diman bahwa pada saat Raja Benua dikuasai Raja Muda Po Gempa Alamsyah sebagai Raja Benua Tunu yang pertama yang diberi gelar Raja Muda Negeri Sungai Kiri Benua Tunu I yang memerintah 1558 - 1588. Setelah wafat Raja Muda Po Gempa Alamsyah berturut-turut akhirnya hingga Raja Benua Tunu III yang dikenal Raja Muda Po Perum sebagai Raje Benua Tunu terakhir yang berdaulat 1629 - 1669. Setelah Raja Benua Tunu III wafat, kekuasaan kembali dipegang Raja Tan Kuala yang berarti Kerajaan Tamiang sudah tidak terpecah kembali. 

Belakangan setelah Benua Tunu dikuasai Raja Tan Kuala sekitar tahun 1669 datang-lah Raja Po Nita bersama rombongan yang menggugat tentang silsilah bahwa beliau adalah keturunan Raja Muda Sedia (Raja Islam Tamiang yang pertama) dengan bukti menunjukkan surat dan sislsilah yang lengkap.Akibatnya terjadi perang saudara antara rakyat Tanjong Karang dengan yang mengakui Raja Tan Kuala sebagai Raja Tamiang dan rakyat di Benua Tunu mendukung Raja Penita ( Po Nita) sebagai Raja Tamiang, sehingga perang saudara pecah dan banyak memakan korban jiwa. 

Kelanjutan dari kekuasaan antara Raja Tan Kuala dengan Raja Penita berakhir dengan campur tangannya Sultan Aceh yang pada saat itu dipimpin seorang ratu yang bernama Ratu Kemalat Syah.
Hasil dari intervensi ratu tersebut diputuskan negeri Tamiang dipecah menjadi dua daerah lagi. Raja Tan Kuala sebagai raja yang berkuasa di daerah Sungai Simpang Kanan dan Raja Penita berkuasa di wilayah Sungai Simpang Kiri. 

Banyak peristiwa lanjutan dari kedua kerajaan tersebut hingga masa penjajahan Belanda sampai merdeka. Belakangan Negeri Tamiang menjadi bagian dari Wilayah Aceh Timur yang berstatus Pembantu Bupati Wilayah III yang pusat pemerintahannya Kota Kuala Simpang.
Selanjutnya 11 Maret 2002 Wilayah Tamiang disyahkan DPR-RI menjadi Kabupaten Aceh Tamiang melalui UU NO 4 Tahun 2002 tentang pemekaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Wilayah Kekuasaan

Wilayah kekuasaan Kesultanan Benua Tamiang mencakup daerah-daerah yang kini masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu: Bendahara, Karang Baru, Kejuruan Muda, Kuala Simpang, Manyak Payed, Rantau, Seruway, dan Tamiang Hulu. 

Struktur Pemerintahan
Kesultanan Benua Tamiang diperintah oleh seorang sultan. Dalam kegiatan pemerintahan sehari-harinya, ia dibantu oleh seorang mangkubumi yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada sultan. Dalam bidang hukum, diangkat seorang Qadhi Besar yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum, baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh lembaga-lembaga penegak hukum.
Di tingkat pemerintahan daerah, sultan dibantu oleh tiga sistem kepemimpinan, yaitu: 
  1. Datuk-datuk Besar yang memimpin daerah-daerah kedatuan; 
  2. Datuk-datuk Delapan Suku yang memimpin daerah-daerah suku perkauman;
  3. Datuk Raja Imam yang memimpin para imam di daerah-derah dan sekaligus bertindak sebagai penegak hukum di daerah. 
Dalam bidang keamanan dan pertahanan kesultanan, juga dibentuk laskar-laskar rakyat yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang panglima. Panglima ini juga membawahi tujuh panglima daerah, yaitu Panglima Birin, Panglima Gempal Alam, Panglima Nayan, Panglima Kuntum Menda, Panglima Ranggas, Penglima Megah Burai, dan Panglima Nakuta Banding (khusus untuk di laut). Tingkat kepemimpinan yang paling bawah di kelaskaran ini adalah Pang yang ada di setiap kampung di daerah-daerah kekuasaan Kesultanan Benua Tamiang. 

Kehidupan Sosial-Budaya
Data kehidupan sosio-budaya berikut ini merupakan data pada masa modern, yaitu pada masa Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten ini merupakan satu-satunya kawasan di Aceh yang dikuasai oleh etnis Melayu. Di samping etnis Melayu, di kabupaten ini juga terdiri dari etnis Aceh, Gayo, Jawa, Karo, dan lain sebagainya. 

Sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Tamiang sebab penduduk di kabupaten ini mayoritas berprofesi sebagai petani. Sekitar 29.201 rumah tangga petani menggeluti dunia bercocok tanam, yang terbanyak berada di Kecamatan Kejuruan Muda (7.093 rumah tangga). Tanaman pangan yang biasa ditanam penduduk adalah padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan. 

Sedangkan tanaman perkebunan yang dibudidayakan di antaranya adalah karet, kelapa sawit, kopi, kelapa, kakao, dan jeruk. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sumbangan sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 40 persen lebih, dan kontribusi terbesarnya adalah dari tanaman bahan pangan, yaitu sekitar 20 persen.
Wilayah Aceh Tamiang dialiri dua cabang sungai besar, yaitu Sungai Tamiang (yang terbagi menjadi Sungai Simpang Kiri dan Sungai Simpang Kanan) dan Sungai/ Krueng Kaloy. 

Keberadaan sungai-sungai ini bagi masyarakat Tamiang sangat penting karena di samping dapat digunakan sebagai pengairan tanaman pangan juga dapat digunakan sebagai alat transportasi, seperti untuk mengangkut produksi pertanian, perkebunan, maupun untuk mengangkut bahan-bahan kebutuhan konsumsi, dagang, dan konstruksi. (Sumber Tulisan : Tamiang dalam lintasan Sejarah karangan H. Ir. Muntasir Wan Diman)