Rabu, 11 November 2009

Pemerintah Aceh Tidak Mampu Realisasikan Anggaran Besar

Pemerintah Aceh Tidak Mampu Realisasikan Anggaran Besar

Banda Aceh, (Analisa)
Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Wagub Muhammad Nazar, serta para pejabat struktural di bawahnya, dinilai tidak mampu merealisasikan penyerapan anggaran yang tersedia cukup banyak untuk program pembangunan di provinsi itu.
Kelemahan yang terlihat jelas dalam implementasi anggaran ini akan menjadi petaka besar bagi pemerintahan baru Aceh yang telah berusia tiga tahun, dan akan membawa dampak buruk atas kepercayaan yang diberikan kepada duet Irwandi-Nazar.
"Kita sangat menyayangkan, ternyata anggaran besar yang dimiliki Aceh saat ini, tidak mampu direalisasikan dengan baik dalam penyerapannya untuk berbagai program pembangunan, guna mempercepat kesejahteraan masyarakat," ujar Koordinator Badan Pekerja Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, Senin (9/11).

Pernyataan tersebut disampaikannya terkait realisasi dana APBA 2009 yang terserap masih relatif rendah, baru 40 persen atau senilai Rp3,88 triliun dari pagunya Rp 9,7 triliun. Ini artinya, sisa dana yang belum terserap masih cukup besar, mencapai Rp5,82 triliun lagi.
Dari 43 Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) yang membelanjakan dana tersebut, yang paling rendah serapannya adalah Dinas Kesehatan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Bahkan, banyak dinas/badan yang justru lebih banyak menyerap anggaran untuk belanja rutin, seperti membayar gaji para pegawai dan perjalanan dinas.
Menurut Ashkalani, seharusnya jika berkaca dari dua tahun kepemimpinan awal diharapkan pada periode tahun ketiga dapat berubah tetapi kondisinya malah tetap sama. Maka hal yang cukup pantas dialamatkan pada nilai kegagalan adalah Sekda yang tidak mampu menjadi lokomotif perubahan secara kontinyu untuk pembangunan Aceh, terutama dalam membina SKPA di bawahnya," kata Askhalani.

Rombak Kabinet

Dia mendesak Gubernur Aceh untuk segera merombak kabinet struktural di bawahnya, karena dinilai telah gagal menjalankan tugas. "Hal paling urgen harus dilakukan mengganti para penjabat yang bertanggungjawab penuh atas kegagalan yang dilakukan oleh SKPA. Sebab implikasi atas kegagalan SKPA jelas dipicu oleh lemahnya kontrol dan inovasi kreatif dalam mengontrol tim untuk bekerja dengan maksimal," tegasnya.
Kondisi ini, menurutnya, harus segera disikapi secara tegas oleh Kepala Pemerintahan Aceh. Sebab, kegagalan realisasi APBA akan menjadi salah satu tolok ukur yang bisa membuat gubernur dan wakil gubernur terpilih dianggap gagal dalam mewujudkan implementasi atas visi dan misi, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

GeRAK Aceh mendesak DPRA untuk dapat membantu eksekutif dalam melakukan kontrol yang sama untuk mempercepat pergantian atas para penjabat yang dinilai gagal melakukan inovasi kreatif untuk masa depan publik di Aceh. "Ruang ini harus dapat dimainkan oleh DPRA baru, terlebih banyak persoalan yang sampai hari ini belum mampu dijabarkan secara maksimal, terutama dalam mempercepat proses pembangunan berkelanjutan di Aceh, sebagaimana amanah dari perdamaian," ujarnya.

Penyerapan APBA dari tahun 2007 hingga 2009, yakni tahun 2007 total pagu anggaran sebesar Rp4,1 triliun dengan realisasi serapan mencapai 77,53 persen senilai Rp3,1 triliun. Pada tahun anggaran 2008, Aceh mempunyai total pagu anggaran sebesar Rp8,5 triliun, persentase realisasi serapan berjumlah 67,21 persen, senilai Rp5,8 triliun. Sedangkan tahun 2009, pagu anggaran Aceh meningkat menjadi Rp9,7 triliun, namun realisasi anggaran yang sedang berjalan hingga kini, jumlahnya menurun hingga 40 persen atau senilai Rp3,88 triliun. (mhd)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Ulon tuan preh kritik ngoen nasihat jih. Maklum ulon tuan teungoh meuruno.