Atjeh Pusaka: Desember 2018

Rabu, 12 Desember 2018

BANTUAN MODAL USAHA UNTUK PASIEN RSJ BANDA ACEH

Atjeh Pusaka - Banda Aceh – Wakil Ketua TP PKK Provinsi Aceh, Dyah Erti Idawati menyerahkan bantuan tunai modal usaha kepada 10 pasien miskin saat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Jiwa Aceh (RSJ), Banda Aceh (6/12).

Dyah mengatakan, bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya. Di mana pada kunjungan sebelumnya Direktur RSJ menyampaikan keluh kesahnya terkait kebutuhan pasien miskin di rumah sakit tersebut.

“Modal ini diberikan langsung oleh Pemerintah Aceh secara tunai melalui rekening Bank Mandiri, untuk dipergunakan sebagai bentuk modal usaha bagi pasien yang berstatus fakir miskin,” kata istri Plt Gubernur Aceh tersebut.

Pihaknya, kata Dyah, bersyukur karena permasalahan yang disampaikan sebelumnya oleh direktur RSJ dapat ditindaklanjuti. Menurutnya hal tersebut dapat terwujud karena ada niat baik.

“Ini merupakan tanda kerja sama saya sebagai istri Plt gubernur dengan pihak rumah sakit. Alhamdulillah berjalan mulus,” ujar Dyah.

Selanjutnya, Ia mengatakan setelah pasien nantinya dipulangkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan TP PKK Kabupaten/Kota untuk dapat memantau perkembangan pasien supaya tidak kembali lagi ke Rumah Sakit Jiwa.

“Saya berharap dengan bantuan yang kecil ini dapat memberikan berkah, di mana dapat memberi dampak pada masyarakat yang sejahtera,” tutur dosen Teknik Arsitektur Unsyiah itu.

Pada kesempatan itu, Dyah juga menanyakan pada pasien terkait pemanfaatan dana bantuan, di antara pasien tersebut mengatakan nantinya dana tersebut akan digunakan untuk usaha motor becak, berjualan dan membuat kue.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh, Dr. Makhruzal, menyampaikan rasa terimakasihnya pada istri Plt Gubernur karena sudah peduli terhadap pasien. Ia bersyukur atas bantuan modal usaha yang diberikan kepada pasien miskin, sebab menurutnya kondisi saat ini sangat sulit bagi pasien jiwa paska-perawatan untuk mendapatkan lapangan kerja.

“Alhamdulillah, saat ini ada 10 orang yang mendapat dana bantuan untuk pemberdayaan, dimana dana tersebut digunakan sebagai modal usaha,” kata Makhruzal.

Ia berharap modal usaha yang diberikan dapat dipergunakan dengan baik. Pada saat penutupan pertemuan tersebut, Dyah Erti memberikan secara simbolik buku rekening bank mandiri sebagai dana bantuan modal usaha tersebut.

Makhruzal menyebutkan, saat ini orang yang mengalami gangguan jiwa yang terdata di Aceh mencapai 18.000 jiwa. Sebanyak 95 orang di antaranya dipasung. Ia mengatakan, pihaknya diberi tugas oleh Plt Gubernur untuk memprioritaskan program Pemerintah Aceh tentang bebas pasung. Di tahun 2018 RSJ Aceh sudah berhasil menjemput 35 orang pasien pasung dan sisanya juga akan segera dijemput.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk mencari tahu tentang pasien pasung, kemungkinan ada yang belum diketahui karena berada di pedalaman Aceh,” ujarnya.

Senin, 10 Desember 2018

Persiapan Pileg 2019

Minggu, 09 Desember 2018

DYAH ERTI: JAGA DAN TINGKATKAN SILATURRAHMI ANTAR ANGGOTA DWP ACEH

Atjeh Pusaka - Banda Aceh – Silaturrahmi antar anggota Darma Wanita Persatuan (DWP) Aceh harus terus dijaga dan ditingkatkan, agar berbagai permasalahan yang dihadapi para anggota dapat segera diketahui dan ditemukan solusinya secara bersama-sama.

Pesan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TP PKK Aceh Dyah Erti Idawati, selaku Penasehat DWP Aceh, dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun DWP Aceh ke-19 tahun 2018, yang di pusatkan di Anjong Mon Mata, Kamis (6/12/2018).

“Silaturrahmi anggota DWP Aceh harus lebih ditingkat, agar berbagai masalah yang dihadapi anggota dapat kita ketahui dan dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama. Masalah anggota layak menjadi perhatian bersama, karena anggota adalah kunci sukses atas kerja–kerja yang dilakukan suami di Pemerintahan,” ujar Dyah Erti.

Dalam sambutannya, wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dekranasda Aceh itu menyampaikan pesan terkait peran penting DWP Aceh, salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota.“Yang dimaksud kesejahteraan di sini tidak hanya bersifat material, tapi juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

DWP Aceh diharapkan dapat berperan menjalankan kegiatan ini agar keberadaan DWP semakin terasa manfaatnya bagi pada anggotanya,” kata Dyah Erti.

Selanjutnya, Dyah Erti juga berpesan agar terkait sumbangan DWP terhadap kaum perempuan Aceh, dapat dilihat dalam konteks yang lebih luas, karena pemberdayaan perempuan tidak hanya bertujuan untuk mendorong agar perempuan aktif di masyarakat, yaitu dengan membangun kepercayaan diri, agar perempuan memiliki keberanian untuk berkompetisi di ruang-ruang publik.

“Kita tidak bisa menampik, bahwa masih banyak perempuan Aceh yang kondisi hidupnya memprihatinkan. Bahkan kekerasan terhadap perempuan di daerah kita masih relatif tinggi. Fakta ini membuktikan bahwa perempuan Aceh perlu mendapat perhatian agar harkat martabat dan kesejahteraan mereka dapat terangkat ke tingkat yang lebih baik.”

Untuk mengubah kondisi tersebut, Dyah berpesan agar gerakan menyeluruh terkait program dan upaya yang tepat dan berkelanjutan harus segera dilakukan.

”Women protection merupakan hal penting untuk kita pikirkan di masa depan. DWP Aceh harusnya bisa mengambil peran untuk memperkuat upaya perlindungan perempuan di daerah ini, apalagi masalah pemberdayaan perempuan menjadi salah satu target pembangunan yang dicanangkan di dalam SDG’s,” ujar Dyah mengingatkan.

Untuk memperkuat langkah tersebut, Dyah Erti berpesan agar DWP Aceh bersinergi dengan program PKK Aceh serta membangun kerjasama dengan organisasi yang peduli dengan pemberdayaan perempuan.

“Jika PKK bekerja dalam tataran publik yang lebih luas, DWP bisa bekerja untuk anggotanya. Dimulai dari keluarga, selanjutnya berkembang di dalam lingkungan keluarga besar DWP Aceh, untuk kemudian menjadi contoh bagi masyarakat.”

Terakhir, Dyah Erti juga berpesan agar DWP Aceh dapat mengambil peran sebagai jembatan dalam mensosialisasikan program Pemerintah di masyarakat, terutama program pembinaan keluarga dan generasi muda, yaitu dengan mendorong setiap keluarga mendukung pendidikan anak, peduli dengan kesehatan lingkungan dan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Hal ini penting kami ingatkan, sebab potensi anggota DWP untuk menunjukkan pengaruh di masyarakat sangatlah besar. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Aceh berkisar 9.500 orang. Jika dipadukan dengan ASN di kabupaten/kota se- Aceh, maka jumlah totalnya hampir menyentuh angka 170 ribu orang.”

Dengan jumlah yang besar ini, Dyah Erti meyakini DWP Aceh akan mampu memperlihatkan kemampuan anggotanya mendorong terciptanya keluarga bahagia. “Sehingga akan menjadi contoh bagi semua keluarga di Aceh. Dengan demikian anak-anak Aceh bisa menjadi anak yang Carong, Meuadab, dan Teuga.”

Di akhir sambutannya, Dyah mengajak setiap anggota DWP Aceh untuk aktif dalam berbagai kegiatan di wilayah masing-masing, seperti pengajian, majelis taklim, dan kegiatan sosial lainnya. Dyah meyakini, hal tersebut akan mempermudah langkah DWP Aceh dalam menyebarkan virus-virus keteladanan di masyarakat.

“Semoga semangat kebersamaan yang kita bangun menjadi spirit bagi para suami untuk menciptakan kinerja yang lebih baik di Pemerintahan. Selamat Milad ke-19 Dharma Wanita Persatuan Aceh!” pungkas Dyah Erti Idawati.

Puncak peringatan HUT DWP Aceh ke-19 tahun 2018, juga dirangkai dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang aneka lomba, yang telah diselenggarakan oleh DWP Aceh beberapa waktu lalu.

Wali Kota Banda Aceh Temui Pimpinan ISDB Indonesia

Atjeh Pusaka - Jakarta – Wali Kota Banda Aceh, H Aminullah Usman SE Ak MM, Kamis (6/12/2018) berkunjung ke kantor Islamic Development Bank (IsDB), Jakarta.

Tiba di gedung Office 8, Jalan Senopati Jakarta, Wali Kota langsung disambut Kepala Wilayah Regional IsDB Indonesia, Ibrahim Shoukry.

Dalam pertemuan yang berlangsung satu jam ini, Aminullah mengatakan Pemko Banda Aceh telah membentuk sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yakni PT Mahirah Muamalah Syariah. PT MMS ini hadir untuk membantu modal bagi pelaku usaha mikro di Banda Aceh.

Sejak mulai beroperasi tahun lalu, MMS telah mendapatkan kepercayaan dari warga Kota. Lembaga keuangan ini telah membantu 1000 lebih pelaku usaha kecil dengan total dana yang telah dikucurkan mencapai Rp.1,9 M.

PT Mahirah Muamalah Syariah juga telah mengelola dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebanyak Rp.1,5 M dari 2000 nasabah.

Tujuan Aminullah ke IsDB, meminta mereka ikut membantu MMS dengan support dana agar lebih banyak pelaku usaha kecil yang bisa dibantu.

Dalam pertemuan ini, Wali kota juga menjelaskan bahwa pasca musibah gempa dan tsunami melanda Aceh tahun 2004 lalu membawa dampak kehancuran yang luar biasa, termasuk kehancuran ekonomi. Musibah ini juga menyebabkan banyaknya anak yatim, fakir miskin serta pengangguran. Hingga saat ini mereka masih butuh perhatian.

“Karenanya kami mohon IsDB mau memberikan perhatiannya,” pinta Aminullah.

Ibrahim Shoukry sendiri sangat mengapresaiasi program yang dilakukan Pemko Banda Aceh melaui PT MMS. Kepada Wali Kota, Ibrahim Shoukry meminta profil Lembaga Keuangan Mikro Syariah PT MMS yang telah beroperasi sejak tahun lalu untuk dipelajari lebih lanjut untuk kemungkinan membuka peluang kerjasama.

PEMERINTAH ACEH BUTUH DUKUNGAN WARTAWAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Atjeh Pusaka - Banda Aceh - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ke - 10 di Aula Kantor PWI Aceh, Kamis (6/12/2018).

Acara ini berlangsung dua hari dari tanggal 6 sampai 7 Desember 2018 dan diikuti oleh 33 wartawan Aceh yang bernaung di bawah organisasi PWI dan menghadirkan 6 tim penguji dari PWI Pusat yaitu Yusuf
M Said, Refa Riana, Agus Sandjadirja, Hermansjah dan Winarti Setiani, sementara dari PWI Aceh yaitu T. Haris Fadhillah.

Adapun metode pelaksanaan ujian dilakukan dengan uji tulis, praktek jurnalistik, wawancara, simulasi rapat redaksional dan jejaring.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Marwan Nusuf dalam sambutannya saat membuka acara tersebut mengatakan, kegiatan itu bentuk kepedulian Pemerintah Aceh terhadap insan
pers.

Marwan menilai, menjadi seorang wartawan itu tidak gampang karena diikat oleh kode etik dan perlu adanya uji kompetensi bagi setiap jurnalis.

Ia berharap, kegiatan itu menjadi ajang silaturrahmi karena wartawan adalah mitra kerja pemerintah Aceh, apapun yang dilakukan oleh Pemerintah tanpa wartawan tidak akan berdampak signifikan terhadap masyarakat.

"Sehebat apapun kinerja Pemerintah Aceh jika wartawan tidak menulis tetap tidak tampak, namun sebaliknya sekecil apapun kinerja Pemerintah Aceh jika wartawan yang memberitakan akan menjadi
besar," sebut Marwan.

Menurut Marwan, tanpa dukungan wartawan tidak mungkin Pemerintah Aceh dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, angka pegangguran dan
angka-angka tertinggal lainnya di Aceh.

Satu hal yang ia merasa bangga, bahwa indek kebebasan pers di Aceh merupakan yang tertinggi secara nasional, ini dibuktikan dari segi keterbukaan informasisi publik melalui Dinas Kominfo yang telah 6 kali berturut-turut mendapatkan nominasi di tingkat nasional.