Gubernur GAM Wilayah Pasee Meninggal Dunia

BANDA ACEH - ATJEH PUSAKA - Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka datang lagi. Kali ini dari Aceh Utara. Seorang tokoh yakni mantan Gubernur GAM Wilayah Pasee, Fakhruddin Ahmad atau Abuna, dikabarkan meninggal dunia, di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh, Jumat, 29 April 2016, siang.

"Ia benar, beliau sudah duluan meninggalkan kita," ucap Juru Bicara Partai Aceh, Suadi Sulaiman atau Adi Laweung membenarkan kabar duka tersebut saat menjawab telepon Atjeh Pusaka, Jumat malam.

Menurut Adi, penyebab meninggalnya tokoh GAM tersebut karena mengalami komplikasi penyakit. Jenazah Abuna pun sekarang sedang menuju rumah duka. "Sekarang sudah di Lhokseumawe menuju rumah duka," kata dia.

Ketua DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf melalui juru bicaranya, Suadi Sulaiman mengucapkan belasungkawanya dengan sangat dalam atas kepergian tokoh GAM tersebut.

"Kami merasa sangat kehilangan atas kepergian beliau," kata Adi

AK-74

AK-74

Tipe Senapan serbu

Negara asal Uni Soviet

Sejarah pemakaian

Masa penggunaan 1974 –

Sejarah produksi

Perancang Mikhail Kalashnikov

Tahun 1974

Varian AK-74M, AKS-74, AKS-74U, RPK-74

Spesifikasi

Berat 3,3 kg

Panjang 943 mm

Panjang laras 415 mm

Peluru 5,45 x 39 mm

Mekanisme Operasi gas, bolt berputar

Rata² tembakan 600 – 650 butir/menit

Kecepatan peluru 900 m/s

Jarak efektif 500 m

Amunisi Magazen box 30-butir

Alat bidik Bidikkan besi

Kontrak 339 Proyek APBA Diteken Serentak

Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah bersama Wakil Ketua I DPRA, Sulaiman Abda, Kejati Aceh, Raja Nafrizal dan anggota Muspida lainya menyaksikan penandatanganan 339 paket proyek APBA 2016 yang sudah ditetapkan pemenang tendernya secara serentak antara kontraktor dengan SKPA, di Ajong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (27/4). SERAMBI/BUDI FATRIA 

BANDA ACEH - ATJEH PUSAKA - Sebanyak 339 paket proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2016 senilai Rp 1,031 triliun, pada hari Rabu (27/4) diteken serentak kontrak kerjanya oleh kontraktor pemenang tender dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pemerintah Aceh.

Acara penandatanganan itu berlangsung di Anjong Mon Mata, disaksikan Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah, Wakil Ketua DPRA Drs Sulaiman Abda MSi, Kajati Aceh Raja Nafrizal MH, Pangdam Iskandar Muda Mayjen Rudy L Polandi, perwakilan dari Polda Aceh, dan Sekda Aceh Dermawan, para Asisten Setda Aceh. Hadir pula para bupati/wali kota se-Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), KPA, PPTK, dan para kontraktor yang ikut meneken kontrak serentak.

Acara teken kontrak serentak 339 paket proyek APBA 2016 itu diawali dengan penyampaian laporan Ketua Tim Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) APBA Setda Aceh, dr Taqwallah MKes kepada Gubernur Aceh. Dalam laporannya, Taqwallah menyebutkan, jumlah paket proyek APBA 2016 yang diteken serentak kemarin adalah 339 paket dengan nilai Rp 1,031 triliun, tersebar di 31 SKPA.

Proyek yang diteken itu adalah bagian dari 1.169 paket proyekAPBA 2016 yang dilelang tahun ini. Dari jumlah itu, ada 339 paket proyek sudah ada penetapan pemenangnya yang akan diteken serentak kontrak kerjanya.

Lelang tahap I telah dilakukan pada 15 Maret 2016 sejumlah 645 paket dengan nilai Rp 1,78 triliun. Tahap II pada 28 Maret 2016, dengan jumlah 78 paket, nilainya Rp 195 miliar. Tahap III, dilelang 15 April 2016 sebanyak 192 paket dengan nilai Rp 259 miliar. Dengan demikian, total paket proyek yang dilelang tahun ini Rp 2,85 triliun.

Dari 31 SKPA yang melakukan penandatanganan kontrak kerja proyek APBA 2016 secara serentak kemarin, sebut Taqwallah.

Pada tahap I ini paling banyak adalah Dinas Cipta Karya Aceh mencapai 84 paket, disusul Dinas Bina Marga Aceh 82 paket, dan Dishubkomintel Aceh 21 paket. Kemudian Distamben 19 paket, Disnakermobduk dan Dinas Pengairan Aceh masing-masing 16 paket, Distan 13 paket, dan lainnya. Setelah Ketua Tim P2K APBA Setda Aceh itu menyampaikan laporannya, dilanjutkan dengan pemutaran video daftar tabel proyek yang hendak diteken serentak, daftar rekenan pemenang tender, lokasi proyek yang akan dikerjakan, dan foto Kepala SKPA, KPA, serta PPTK Pemerintah Aceh selama 30 menit.

Usai Taqwallah menyampaikan laporannya, dilanjutkan dengan pidato Gubernur Aceh. Dalam pidato pengarahannya, Gubernur Zaini Abdullah mengatakan, acara penandatangan kontrak serentak 339 paket proyek APBA 2016 itu bisa terlaksana dengan baik berkat kerja keras Ketua Tim P2K Aceh, dr Taqwallah bersama anggotanya, Ketua ULP/LPSE, Ir Nurchalis yang juga sebagai Kepala Biro Pembangunan bersama anggotanya, dan didukung penuh oleh Kepala SKPA dan anggotanya. Acara ini, kata Zaini Abdullah, sebagai komitmen pemerintahnya untuk menciptakan pemerinthan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan, kita harus mulai dari prinsip keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisien dalam bekerja,” kata Zaini. (Sumber: Serambi Indonesia)

Lowongan Kementrian Sosial Program Keluarga Harapan Aceh April 2016

Atjeh Pusaka - Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya. PKH diharapkan dapat mengubah perilaku Keluarga Sangat Miskin untuk memeriksakan ibu hamil / Nifas / Balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.

Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada para Calon Pelamar Putra Putri terbaik Indonesia untuk mengikuti seleksi Tenaga Kontrak sebagai :

1. Pendamping PKH : 10.000 orang

2. Operator PKH : 1.000 orang

Pendamping PKH

Persyaratan :

- Pendidikan minimal D3 atau sederajat dari seluruh disiplin ilmu, dan yang memiliki latar belakang pendidikan Pekerjaan Sosial atau Kesejahteraan Sosial.

- Di utamakan memiliki pengalaman dalam Penanganan dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

- Mampu mengoperasikan aplikasi perkantoran minimal Word,Exel,Power Point,dan Internet.

- Diutamakan bertempat tinggal di wiliyah kecamatan lokasi pelaksanaan PKH (sesuai alamat tinggal/domisili saat ini).

Tugas :

- Melakukan Pemutakhiran Data

- Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan

- Mengunjungi rumah peserta PKH

- Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan kesehatan.

- Melakukan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok dan seluruh peserta PKH

- Melakukan temu kunjung bulanan dengan petugas kesehatan dan pendidikan di lokasi pelayanan

- Memberikan motivasi kepada peserta PKH dalam menjalankan komitmen

- Melakukan upaya yang sinergi antara pendamping PKH dengan pemberi pelayanan kesehatan dan

  pendidikan dalam pengisian formulir verifikasi

- Melakukan pencatatan dan pelaporan

Operator PKH

Persyaratan :

- Pendidikan minimal D3 diutamakan S1.

- Dapat menoperasikan komputer dan internet dan aplikasi pengolah data perkantoran.

- Diutamakan yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten/Kota pelaksana PKH.

- Diutamakan memiliki pengalaman dalam bidang informasi teknologi.

Tugas :

- Memastikan kelancaran proses validasi, pemuktahiran data dan verifikasi pada wilayah kerjanya.

- Melakukan koordinasi dengan operator di pusat dan di daerah (Provinsi/Kabupaten dan kecamatan) terhadap pelaksanaan PKH (validasi, pemuktahiran data dan verifikasi)

- Berkoordinasi dengan tenaga ahli UPPKH Pusat dan Koordinator kewilayahaan terhadap pelaksanaan PKH(validasi, pemuktahiran data, dan verifikasi)

- Melaporkan setiap permasalahan yang timbul pada proses validasi, pemuktahiran data dan verifikasi di wilayah kerjanya kepada penanggung jawab dari setiap permasalahan yang timbul.

Persyaratan Umum:

- Warga Negara Indonesia.

- Usia pada saat mendaftar maksimal 35 tahun.

- Sehat Jasmani dan rohani.

- Tidak menjadi anggota/pengurus/partisipan partai/anggota organisasi yang merupakan afiliasi dari partai politik.

- Bersedia bekerja purna waktu (Full Time).

- Memiliki Kendaraan Bermotor minimal roda dua.

- Mengikuti proses seleksi

Catatan :

1. Pendaftaran dimulai tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016

2. Bagi yang lolos seleksi administrasi, wajib membawa :

- Bukti Kelulusan Seleksi Administrasi harus di cetak dan ditunjukan pada saat daftar ulang

- Surat Lamaran

- Fotokopi KTP dan KTP Asli ditunjukan saat daftar ulang

- Surat keterangan domisili

- Fotokopi Ijasah Terakhir dan Transkip Nilai (dilegalisir)

- Pas foto ukuran 4 x 6 Sebanyak 2 Lembar

- Daftar Riwayat Hidup

- Fotokopi Piagam Penghargaan (Jika ada)

- Referensi Pekerjaan terakhir (Jika ada)

- Surat Keterangan sehat dari dokter setempat (tidak harus ke RS)

- Materai 6000 sebanyak 2 Lembar

3.  Dokumen yang dibawa sesuai dengan keterangan yang diisi pada saat pendaftaran online

4. Berkas lamaran dibawa pada saat ujian dan menjadi hak Panitia Pusat

5. Hanya kandidat yang memenuhi syarat yang akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya

Bagi yang memenuhi persyaratan diatas, silahkan daftarkan diri anda di link bawah ini

http://seleksisdmpkh2016.kemsos.go.id 

Pengumuman hasil seleksi Administrasi tanggal 16 Mei 2016 melalui www.kemsos.go.id

‪#‎lokeraceh‬ ‪#‎lowongankerjaaceh‬

Tingkat Kemiskinan Aceh Yang Tinggi Menjadi Sorotan Mendagri

BANDA ACEH - Atjeh Pusaka, Ada lima isu strategis yang belum ditangani secara optimal di Aceh, sehingga tingkat kemiskinan di provinsi ini jadi tinggi. Jumlah penduduk miskinnya mencapai 17,11 persen, sedangkan rata-rata nasional cuma 11 persen.

“Angka kemiskinan di Aceh masih di atas rata-rata nasional. Masalah ini perlu ditangani tahun ini dan tahun selanjutnya,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnizar Moenek, saat presentasi mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Aceh Tahun 2016 di Gedung Utama DPRA, Kamis (14/4) pagi.

Sebagai salah satu narasumber dalam acara tersebut, Reydonnizar mengatakan, ada enam isu strategis pembangunan Provinsi Aceh tahun 2017 yang perlu menjadi fokus Pemerintah Aceh dalam penyusunan Rencana Kerja Aceh (RKA) tahun 2017.

Pertama adalah penanganan pembangunan infrastruktur antarsektor dan antarwilayah yang belum terintegrasi. “Ini perlu segera dituntaskan,” imbuh Reydonnizar.

Kedua, mutu pendidikan Aceh masih rendah. Ketiga, derajat kesehatan juga masih rendah. Keempat, ketahanan pangan Aceh juga belum mantap dan nilai tambahnya masih rendah. Kelima, pemanfaatan sumber daya alam Aceh belum optimal.

“Akibat dari lima isu strategis tadi yang belum ditangani optimal, menyebabkan kemiskinan di Aceh menjadi tinggi. Bahkan berada di atas rata-rata nasional. Masalah ini menjadi isu strategis keenam yang perlu ditangani tahun ini,” imbuh Reydonnizar Moenek.

Rumah warga miskin di salah satu kabupaten di Aceh

Upaya untuk penanganan enam isu strategis yang masih menjadi kelemahan Aceh itu, kata Reydonnizar, memang sudah dilakukan Pemerintah Aceh yang berkuasa saat ini setiap tahunnya bersama pemerintah kabupaten/kota. Tapi belum berjalan maksimal.

Untuk itu, Reydonnizar berharap dalam Musrenbang 2016 untuk penyusunan rencana kerja tahun 2017, Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota membuat perencanaan yang terintegrasi guna mengatasi enam isu strategis yang telah ia paparkan itu. “Mudah-mudahan pada tahun 2018 nilainya bisa naik dan jumlah penduduk miskin di Aceh bisa turun, berada di bawah rata-rata nasional,” ujarnya.

Ia juga menyatakan sumber daya alam Aceh cukup banyak, tapi kenapa belum bisa dimanfaatkan maksimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh? “Apakah karena pelayanan birokrasi perizinan untuk berusaha masih sulit, sehingga investor kurang tertarik menanamkan investasinya di Aceh?” ujar Reydonnizar.

Isu tentang kelemahan Aceh dalam bidang pembangunan infrastruktur yang dipaparkan Reydonnizar Monek tersebut ditangapi Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti dan beberapa bupati lainnya. Menurut Merah Sakti, memang benar pembangunan infrastruktur Aceh, terutama antarsektor dan antarwilayah, belum terintegrasi. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya jalan tembus yang telah diprogramkan begitu lama, tapi belum juga selesai. Contohnya, jalan tembus dari Muara Situlen (Subulussalam) ke Gelombang (Aceh Tenggara).

Ruas jalan yang belum tembus, sebut Merah Sakti, sekitar 45 km lagi. Padahal, jika ruas jalan itu sudah tembus, masyarakat Kota Subulussalam untuk menuju ibu kota Provinsi Aceh tak perlu lagi melalui wilayah Sumatera Utara, tapi sudah bisa melewati Kutacane- Blangkejeren-Takengon-Bireuen-Pidie-Aceh Besar-Banda Aceh.

Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah dalam sambutannya mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur antarsektor dan wilayah yang belum terintegrasi, terutama di wilayah tengah, sudah mulai diatasi dengan pelaksanaan 14 ruas jalan tembus lintas tengah dan kepulauan.

“Untuk 14 ruas jalan itu, setiap tahun kita alokasikan anggaran 250 hingga 300 miliar rupiah. Ini merupakan tahun ketiga dan kita harapkan beberapa ruas jalan yang ada, sudah ada yang fungsional. Misalnya, ruas jalan Babahrot (Abdya)-Terangon-Blangkejeren-Pinding (Gayo Lues)-Lokop-Peureulak (Aceh Timur). Berikut, jalan dari Pondok (Bener Meriah)-Simpang KKA-Pelabuhan Krueng Geukueh,” sebut Zaini.

Menurut Zaini, isu strategis yang dipaparkan pihak Kemendagri itu sudah dikerjakan Pemerintah Aceh. Cuma, pelaksanaannya belum maksimal, karena dari seluruh ruas jalan tembus lintas tengah masih ada beberapa ruas lagi yang belum tembus, seperti ruas Muara Situlen-Gelombang-Jantho (Aceh Besar)-Lamno (Aceh Jaya).

Untuk ruas Jantho-Lamno tahun ini yang belum tembus cuma sekitar 16 km lagi dari 60 km. “Sudah kita programkan untuk ditembus melalui kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 10 miliar,” ujar Zaini.

Sementara itu, Kepala Balai PU Sumut-Aceh, Haloan didampingi Kadis Bina Marga Aceh, Ir Rizal Aswandi yang hadir dalam musrenbang itu mengatakan, untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi di Aceh, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat baru bisa mengalokasikan dana untuk Aceh Rp 1 triliun/tahun.

Anggaran senilai itu, lanjut Haloan, digunakan untuk pmeliharaan dan peningkatan serta pengaspalan badan jalan nagara/nasional di Aceh yang jumlahnya mencapai 2.200 Km lebih. Anggaran senilai itu juga masih sangat belum memadai. Terutama untuk perbaikan badan jalan di wilayah pantai barat yang pernah dibangun USAID, pascatsunami, saat ini sudah banyak yang rusak dan perlu pemeliharaan.

Untuk pembangunan terowongan Geurute, kata Haloan, tahun ini baru pembuatan studinya, belum dibuat SID dan DED-nya. Kepala Bappeda Aceh, Drs Zulkifli Hasan MM dalam laporannya mengatakan, pada musrenbang tahun ini Pemerintah Aceh memberikan penghargaan Prof A Madjid Ibrahim kepada kabupaten/kota di Aceh yang terbaik dalam penyusunan perencanaan kerja tahunannya.

Dari hasil penilaian tim, pemenang pertama tahun 2016 ini adalah Kabupaten Aceh Barat, kedua Kota Banda Aceh, ketiga Kota Sabang. Harapan I diraih Kabupaten Pidie Jaya, harapan II Aceh Barat Daya, dan harapan III Kota Subulussalam. 

Sumber: Serambi Indonesia