Tingkat Kemiskinan Aceh Yang Tinggi Menjadi Sorotan Mendagri

BANDA ACEH - Atjeh Pusaka, Ada lima isu strategis yang belum ditangani secara optimal di Aceh, sehingga tingkat kemiskinan di provinsi ini jadi tinggi. Jumlah penduduk miskinnya mencapai 17,11 persen, sedangkan rata-rata nasional cuma 11 persen.

“Angka kemiskinan di Aceh masih di atas rata-rata nasional. Masalah ini perlu ditangani tahun ini dan tahun selanjutnya,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnizar Moenek, saat presentasi mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Aceh Tahun 2016 di Gedung Utama DPRA, Kamis (14/4) pagi.

Sebagai salah satu narasumber dalam acara tersebut, Reydonnizar mengatakan, ada enam isu strategis pembangunan Provinsi Aceh tahun 2017 yang perlu menjadi fokus Pemerintah Aceh dalam penyusunan Rencana Kerja Aceh (RKA) tahun 2017.

Pertama adalah penanganan pembangunan infrastruktur antarsektor dan antarwilayah yang belum terintegrasi. “Ini perlu segera dituntaskan,” imbuh Reydonnizar.

Kedua, mutu pendidikan Aceh masih rendah. Ketiga, derajat kesehatan juga masih rendah. Keempat, ketahanan pangan Aceh juga belum mantap dan nilai tambahnya masih rendah. Kelima, pemanfaatan sumber daya alam Aceh belum optimal.

“Akibat dari lima isu strategis tadi yang belum ditangani optimal, menyebabkan kemiskinan di Aceh menjadi tinggi. Bahkan berada di atas rata-rata nasional. Masalah ini menjadi isu strategis keenam yang perlu ditangani tahun ini,” imbuh Reydonnizar Moenek.

Rumah warga miskin di salah satu kabupaten di Aceh

Upaya untuk penanganan enam isu strategis yang masih menjadi kelemahan Aceh itu, kata Reydonnizar, memang sudah dilakukan Pemerintah Aceh yang berkuasa saat ini setiap tahunnya bersama pemerintah kabupaten/kota. Tapi belum berjalan maksimal.

Untuk itu, Reydonnizar berharap dalam Musrenbang 2016 untuk penyusunan rencana kerja tahun 2017, Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota membuat perencanaan yang terintegrasi guna mengatasi enam isu strategis yang telah ia paparkan itu. “Mudah-mudahan pada tahun 2018 nilainya bisa naik dan jumlah penduduk miskin di Aceh bisa turun, berada di bawah rata-rata nasional,” ujarnya.

Ia juga menyatakan sumber daya alam Aceh cukup banyak, tapi kenapa belum bisa dimanfaatkan maksimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh? “Apakah karena pelayanan birokrasi perizinan untuk berusaha masih sulit, sehingga investor kurang tertarik menanamkan investasinya di Aceh?” ujar Reydonnizar.

Isu tentang kelemahan Aceh dalam bidang pembangunan infrastruktur yang dipaparkan Reydonnizar Monek tersebut ditangapi Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti dan beberapa bupati lainnya. Menurut Merah Sakti, memang benar pembangunan infrastruktur Aceh, terutama antarsektor dan antarwilayah, belum terintegrasi. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya jalan tembus yang telah diprogramkan begitu lama, tapi belum juga selesai. Contohnya, jalan tembus dari Muara Situlen (Subulussalam) ke Gelombang (Aceh Tenggara).

Ruas jalan yang belum tembus, sebut Merah Sakti, sekitar 45 km lagi. Padahal, jika ruas jalan itu sudah tembus, masyarakat Kota Subulussalam untuk menuju ibu kota Provinsi Aceh tak perlu lagi melalui wilayah Sumatera Utara, tapi sudah bisa melewati Kutacane- Blangkejeren-Takengon-Bireuen-Pidie-Aceh Besar-Banda Aceh.

Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah dalam sambutannya mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur antarsektor dan wilayah yang belum terintegrasi, terutama di wilayah tengah, sudah mulai diatasi dengan pelaksanaan 14 ruas jalan tembus lintas tengah dan kepulauan.

“Untuk 14 ruas jalan itu, setiap tahun kita alokasikan anggaran 250 hingga 300 miliar rupiah. Ini merupakan tahun ketiga dan kita harapkan beberapa ruas jalan yang ada, sudah ada yang fungsional. Misalnya, ruas jalan Babahrot (Abdya)-Terangon-Blangkejeren-Pinding (Gayo Lues)-Lokop-Peureulak (Aceh Timur). Berikut, jalan dari Pondok (Bener Meriah)-Simpang KKA-Pelabuhan Krueng Geukueh,” sebut Zaini.

Menurut Zaini, isu strategis yang dipaparkan pihak Kemendagri itu sudah dikerjakan Pemerintah Aceh. Cuma, pelaksanaannya belum maksimal, karena dari seluruh ruas jalan tembus lintas tengah masih ada beberapa ruas lagi yang belum tembus, seperti ruas Muara Situlen-Gelombang-Jantho (Aceh Besar)-Lamno (Aceh Jaya).

Untuk ruas Jantho-Lamno tahun ini yang belum tembus cuma sekitar 16 km lagi dari 60 km. “Sudah kita programkan untuk ditembus melalui kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 10 miliar,” ujar Zaini.

Sementara itu, Kepala Balai PU Sumut-Aceh, Haloan didampingi Kadis Bina Marga Aceh, Ir Rizal Aswandi yang hadir dalam musrenbang itu mengatakan, untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi di Aceh, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat baru bisa mengalokasikan dana untuk Aceh Rp 1 triliun/tahun.

Anggaran senilai itu, lanjut Haloan, digunakan untuk pmeliharaan dan peningkatan serta pengaspalan badan jalan nagara/nasional di Aceh yang jumlahnya mencapai 2.200 Km lebih. Anggaran senilai itu juga masih sangat belum memadai. Terutama untuk perbaikan badan jalan di wilayah pantai barat yang pernah dibangun USAID, pascatsunami, saat ini sudah banyak yang rusak dan perlu pemeliharaan.

Untuk pembangunan terowongan Geurute, kata Haloan, tahun ini baru pembuatan studinya, belum dibuat SID dan DED-nya. Kepala Bappeda Aceh, Drs Zulkifli Hasan MM dalam laporannya mengatakan, pada musrenbang tahun ini Pemerintah Aceh memberikan penghargaan Prof A Madjid Ibrahim kepada kabupaten/kota di Aceh yang terbaik dalam penyusunan perencanaan kerja tahunannya.

Dari hasil penilaian tim, pemenang pertama tahun 2016 ini adalah Kabupaten Aceh Barat, kedua Kota Banda Aceh, ketiga Kota Sabang. Harapan I diraih Kabupaten Pidie Jaya, harapan II Aceh Barat Daya, dan harapan III Kota Subulussalam. 

Sumber: Serambi Indonesia