Bab Sejarah Aceh - Episode: Tgk Muhammad Daud Beureueh

Tgk Muhammad Daud Beureueh sang Mayor Jenderal, Tanpa Sekolah

Atjeh Pusaka - Meski tak mengecap sekolah formal, Tgk Muhammad Daud Beureueh diangkat oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai Gubernur Milter Aceh Langkat dan Tanah Karo dengan pangkat Mayor Jenderal tituler.  

Tgk Muhammad Daud Beureeh

Tgk Muhammad Daud Beureeh dilahirkan di Pidie tahun 1898. Ia tak pernah mengecap sekolah formal, hanya belajar di beberapa pesantren di Sigli. Pada usia 33 tahun, Daud Beureueh mendirikan Madrasah Sa’adah Abadiah di Blang Pase, Sigli.

Daud Beureueh kemudian dikenal sebagai ulama yang disegani. Majalah Indonesia Merdeka dalam terbitannya pada 1 Oktober 1953 menulis betapa Daud Beureueh sebagai orator ulung yang bisa ‘menyihir’ orang dalam ceramahnya yang berjam-jam di masjid.

Daud Beureueh juga tak segan melontarkan kritik keras kepada mereka yang meninggalkan aqidah Islam. “Lidah Teungku Daud sangat enteng mengeluarkan vonis haram dan kafir kepada orang yang tak disukainya ketika ia berkhotbah di masjid, dalam rapat, atau di mana saja tempat yang dianggapnya perlu,” tulis Indonesia Merdeka. 

Karena kharismanya itu, Daud Beureueh dipercaya memimpin tentara Indonesia dalam pertempuran melawan Belanda. Ia juga menjadi orang yang bisa menyatukan laskar-laskar perang di Aceh ketika mereka hendak digabungkan menjadi Tentara Rakyat Indonesia (TRl). Itulah sebabnya, meski ia tak mengenal sekolah, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengangkatnya menjadi gubernur militer dengan pangkat Jenderal Mayor tituler.

Tapi Daud Beureuh bukankah tokoh tanpa kontroversi. Salah satu yang terpenting adalah kiprahnya dalam Persatuan Ulama seluruh Aceh (PUSA), lembaga yang didirikannya pada 1939 terutama kaitannya dengan kaum ulee balang yang didukung pemerintah Belanda.

Telah lama sebetulnya ada hubungan yang tak harmonis antara kalangan ulama dan kaum pamong praja di Aceh. Kalangan ulama menuding ulee balang hanya menjadi boneka penjajah. Puncaknya adalah meletusnya peristiwa Perang Cumbok.

Sejarawan asal Rotherdam, Cornelis Van Dijk mencatat, menjelang revolusi Darul Islam 1953, perang dingin di antara keduanya sudah terlihat. Pada 8 April 1951, kaum ulee balang membentuk Badan Keinsjafan Rakjat (BKR). Secara resmi lembaga ini bertujuan menegakkan pemerintahan yang bersih. Tapi, melihat statemen-statemen yang dikeluarkannya, jelas badan ini bertujuan menggugat PUSA.

Badan Keinsjafan, misalnya, meminta pemerintah pusat membersihkan panitia Pemilu 1955 dari ‘anasir-anasir’ PUSA. Kunjungan pejabat Jakarta ke Aceh masa itu kerap disambut oleh demonstrasi pendukung keduanya. Salah satu poster yang dibentangkan BKR misalnya berbunyi, “Teungku Daud Beureueh Pengisap Darah Rakyat’,” tulis Van Dijk. Van Dijk malah menuding gerakan PUSA tak independen. Persenjataan PUSA ketika bertempur, misalnya, tak lain berasal dari Jepang. Tapi tudingan ini dibantah M Nur El-Ibrahimy.

Menurutnya, mereka berperang dengan menggunakan sisa-sisa senjata milik Jepang yang disita rakyat. Menurut El-Ibrahimy, serangan kepada Beureueh dan PUSA memang beragam. Tak hanya itu, gerakan kepanduan milik PUSA, Kasysyafatul Islam, pernah disebut sebut menerima bantuan 4.000 pakaian dari Borsumij, sebuah perusahaan Belanda. 

“Bagaimana masuk akal kami menerima sumbangan dari musuh?” tulis El-Ibrahimy dalam buku Teungku Daud Beureueh: Peranannya dalam Pergolakan di Aceh. 

Bergabung dengan Kartosoewirjo

  

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Tgk Muhammad Daud Beureueh menjalin kerjasa dengan Kartosoewirjo. Tak jelas benar siapa yang lebih dulu ‘membuka kata’ untuk sebuah kerjasama yang bersejarah ini.

Sebelum pemberontakan itu digelar, Amir Husin al-Mujahid orang kepercayaan Abu Beureueh pada 13 Maret 1953 berunding dengan Kartosoewirjo di Bandung. Mustafa Rasyid utusan Kartosoewirjo juga pernah dikirim ke Aceh untuk membahas rencana pemberontakan itu. Ia ditangkap pada Mei 1953 ketika kembali ke Jawa.

Abu Beureueh yang marah pada Jakarta mendapat dukungan publik Aceh. Dalam kongres ulama Aceh di Medan, yang dilanjutkan dengan kongres Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) lembaga yang dipimpin oleh Beureueh di Langsa, April 1953, menggumpallah itikad melawan Jakarta.

Orang-orang Jawa dan Medan mereka sebut sebagai ‘kafir’ yang akan merebut Aceh. Soekarno mereka sebut sebagai presiden yang hanya akan memajukan agama Hindu. Puncaknya, pada September 1953, Abu Buereueh memproklamirkan DI/TII. 

“Dengan lahirnya proklamasi Negara Islam Indonesia Aceh dan daerah sekitarya, lenyaplah kekuasaan Pemerintah Pancasila di Aceh,” demikian bunyi makmulat yang dikirim hingga ke desa-desa. 

Jakarta bukan tak bergerak. Sebelum tentara dikirim, Soekarno mendatangi Aceh untuk mendinginkan suasana. Tapi, seperti kunjungannya pada 1951, kunjungan menjelang perang berkobar itu disambut dingin.Pengamat politik Herbert Feith dalam artikelnya di jurnal Pacific Affairs pada 1963 mencatat betapa Soekarno tak berdaya disambut poster-poster anti presiden. “Kami cinta presiden tapi lebih cinta agama,” begitu bunyi salah satu poster.

Wakil Presiden Hatta, yang punya latar belakang keislaman, relatif lebih berhasil. Dalam kunjungan pada Juli 1953, ia berhasil berunding dengan Abu Beureueh dan pulang ke Jakarta dengan keyakinan bisa mengatasi keadaan.

Tak seperti Soekarno, Hatta adalah orang yang sejak awal percaya bahwa pemberontakan daerah hanya bisa diatasi dengan menerapkan otonomi khusus dan federalisme. 

Tapi Hatta justru dikepung oleh kritik politikus sekuler, terutama PKI. Hatta dianggap ceroboh karena telah menggunakan pengaruhnya kepada Perdana Menteri Wilopo sehingga pemerintah tak mengambil tindakan apa apa menghadapi Aceh hingga 1953. 

Pertempuran akhirnya memang tak terhindarkan di Aceh. Dan Daud Beureueh berdiri dalam pusaran konflik yang berkepanjangan.

Pemberontakan Daud Beureueh berlarut-larut sebagian pimpinan DI/TII menjalin kontak dengan pusat dan turun gunung, sementara itu rakyat lelah oleh perang. Pada 1961, ia menyerahkan diri kembali ke pangkuan Republik, selepas menjalani pemberontakan yang panjang.

Dalam surat menyuratnya dengan Kolonel M. Jassin, Panglima Kodam I Iskandar Muda, yang diutus untuk membujuk Beureueh, ia menyatakan kesediaannya untuk turun gunung dengan lebih dulu diberi kesempatan bermusyawarah dengan kalangan ulama.

Setelah itu Daud Beureueh bukan lagi pejabat, bukan pemimpin pemberontak, tapi pengaruhnya tak menyusut banyak. Awal Mei 1978, ia bahkan diasingkan ke Jakarta oleh pemerintah Orde Baru untuk mencegah karismanya menggelorakan perlawanan rakyat Aceh.

Di Jakarta, meski dipinjami kendaraan pribadi dan biaya hidupnya ditanggung pemerintah, Daud Beureueh menderita. Kesehatannya merosot tajam. 

“Tidak ada penyakit yang serius yang diidap Teungku Daud kecuali penyakit rindu kampung halaman,” kata El-Ibrahimy.

Pada usia 89 tahun, Abu Beureueh menghadap sang Khalik. Tepatnya pada 10 Juni 1987 di sebuah bilik sederhana di tanah kelahirannya, Desa Beureueh, Beureuneun, Kecamatan Mutiara (sekarang Mutiara Barat), Pidie. Sebelum meninggal, kondisi kesehatannya terus menurun sejak kembali ke Aceh 1982. Nafasnya berhenti hanya dua tahun sebelum pemerintah menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer (DOM). Masa yang membuat luka di Tanah Rencong kembali berduka. 

Makam Tgk. Daud Beureueh

Tgk Daud Beureueh di makamkan dalam suatu prosesi pemakaman yang sangat sederhana, tanpa penghormatan yang layak dari orang-orang Aceh yang sudah terkontaminasi oleh ide-ide sekuler. R William Liddle yang sempat menghadiri upacara pemakaman Teungku Daud Beureueh menggambarkan bagaimana mengenaskannya saat-saat terakhir dan pemakaman pemimpin Aceh yang terbesar di paruh kedua abad keduapuluh. 

" Saya hadir di situ, antara lain, sebagai ilmuwan sosial dan politik untuk mengamati sebuah kejadian yang bersejarah, yang mungkin akan melambangkan sesuatu yang lebih besar dan penting dari upacara pemakaman biasa. Namun, menurut penglihatan Liddle sebagai pengamat asing dalam kenyataannya, meninggalnya Teungku Abu Daud Beureueh adalah "meninggalnya seorang suami dan ayah yang dicintai, seorang alim yang disegani, dan seorang pemimpin masyarakat sekitar yang dihormati." Tidak lebih dari itu. Seakan-akan dan memang inilah kesimpulan Liddle waktu itu bahwa zaman kepahlawanan Teungku Abu Daud Beureueh telah berlalu, hampir tanpa bekas. (Sumber: Aceh dalam sejarah)