Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah
Atjeh Pusaka - Saat berada di Surabaya, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengungkapkan langkah nyata untuk mewujudkan Smart Province. Cara yang hendak ditempuh adalah membangun dan mengembangkan sistem elektronik.
Provinsi cerdas yang dimaksud Nova Iriansyah ialah pemerintahan yang mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Internet of Things (IoT) guna mengelola kerja pembangunan.
Menurut Nova, dengan menjadikan Aceh sebagai provinsi cerdas, maka seluruh elemen pemerintahan akan lebih berintegritas. Jika nilai integritas sudah tinggi, diharapkan mampu mewujudkan peran ultimate pemerintah yaitu pelayanan masyarakat.
“Hanya sistem provinsi cerdas yang mampu menghijrahkan kita semua di Aceh agar lebih berintegritas, karena segalanya akan berhadapan dengan teknologi dan sistem, bukan manusia,” tutur Nova.
Untuk maksud itulah, saat berada di Surabaya, Selasa (16/10) Nova Iriansyah menjalin kerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) guna mewujudkan layanan berbasis teknologi.
Adapun layanan yang akan dikembangkan dengan sistem elektronik meliputi layanan umum dan layanan khusus. Pada layanan umum, yakni aplikasi pengadaan barang dan jasa, aplikasi kepegawaian, aplikasi akuntabilitas kerja, dan lain sebagainya. Pada layanan khusus, meliputi aplikasi pendidikan, aplikasi pengajaran, aplikasi pekerjaan dan usaha, dan lain-lain.
Usaha Nova Iriansyah untuk menghijrahkan model kerja pemerintah Aceh agar bercorak Smart Province juga dengan merintis skema e-Katalog untuk pembangunan “rumah layak huni” di Aceh bersama LKPP. “Insya Allah tanda tangan MoU Jum’at tgl. 26/10/2018 di Jakarta,” kata Nova melalui akun twitternya, (22/10).
Usaha berbenah Nova Iriansyah terbilang serius. Sebelumnya, Plt Gubernir Aceh itu juga menyentuh hal paling utama dari kerja pemerintah yaitu proses perencanaan pembangunan Aceh.
Melalui Surat 050/23442 bertanggal 7 September 2018 yang ditujukan kepada SKPA dan Surat 050/23582 bertanggal 8 September 2018 yang ditujukan kepada bupati/walikota ia mengajak SKPA dan bupati/walikota untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan 2020 yang tepat waktu dan berkualitas berdasarkan prinsip evidentbased planning.
Untuk mewujudkan APBD berkualitas, Nova mencanangkan Musrenbang 2019 menjadi milestone untuk mewujudkan penyusunan APBA yang berkualitas tahun 2020.
Pentingya mewujudkan APBA tepat waktu dan berkualitas juga karena fakta pertumbuhan ekonomi di Aceh masih sangat dipengaruhi oleh APBA. Jika telat disahkan, realisasi anggaran kegiatan yang rendah otomatis membuat rendahnya petumbuhan ekonomi Aceh.
Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Aceh pada kuartal II pertengahan tahun 2018 ini mengalami kelemahan yang berkisar di angka 3,34 persen, di mana terjadi penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah 3,58 persen.
Disebutkan, kinerja ekonomi Aceh oleh Bank Indonesia berada di peringkat ke 8 dari 10 provinsi di Sumatera, sedikit di atas Riau dan Bangka Belitung.
Dengan begitu, makin mendesak untuk memastikan Aceh menjadi provinsi cerdas yang memiliki APBA tepat waktu dan berkualitas pada 2020. Untuk ikhtiarnya ini, Nova menegaskan bukan sebagai langkah seremonial belaka, apalagi sekedar pencitraan.
“Saya tidak mau hanya jadi seremoni, bukan pula pencitraan, harus nyata,” kata Nova.
Sebagai langkah mewujudkan proses perencaan pembangunan Aceh tahun 2020 yang tepat waktu juga berkualitas ia mendorong Bappeda berkerjasama dengqn Bappenas melakukan Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2020 di Hermes Hotel, Kamis (25/10) dengan peserta seluruh Kepala SKPA dan juga Kepala Bappeda Kabupaten/kota.
Semangat membenahi perencanaan pembangunan juga didasarkan pada fakta bahwa dalam 10 tahun terakhir, APBA baru sekali tepat waktu, yaitu tahun 2014. Untuk tahun 2019 ini, Pemerintah Aceh bersama DPRA sudah bertekad untuk pengesahan APBA tepat waktu.
Semangat Nova mewujudkan Aceh menjadi provinsi cerdas (Smart Province) yang memiliki APBA 2020 berkualitas disebut guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sehingga program menjadi lebih efisien dan transparan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.
Dengan begitu, ikhtiar ini diharapkan dapat membantu merangsang pertumbuhan investasi yang lebih signifikan di Aceh, sebagaimana provinsi lain. Pada waktunya, meski APBA kecil nilainya, misal karena berakhirnya Dana Otsus, tapi karena nilai investasi besar, pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
Sudah barang tentu Smart Province, tidak hanya menuntut pemerintahnya smart tapi juga masyarakatnya juga perlu smart.
“Jika semua mampu membentuk perilaku dan budaya untuk menjadi lebih baik dengan memanfaatkan teknologi maka misi Aceh Hebat akan lebih mudah terwujud, Insya Allah, ” tutup Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. (ADR)
Sumber : diskominfo.acehprov.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Ulon tuan preh kritik ngoen nasihat jih. Maklum ulon tuan teungoh meuruno.